Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Penyadapan, Cegah Kasus Listyo Sigit Cs Terulang

Komisi III DPR kembali membahas RUU Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan terulangnya dugaan penyadapan ilegal.

komisi iii dpr bahas kembali rancangan undang-undang penyadapan
Komisi III DPR RI kembali membahas pengaturan kewenangan penyadapan dalam pembahasan RUU Penyadapan. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Komisi III DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan sebagai upaya memperkuat pengaturan kewenangan penyadapan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembahasan RUU Penyadapan kembali dilanjutkan setelah proses penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Habiburokhman.

Dugaan penyadapan ilegal menjadi perhatian DPR

Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman turut menyinggung persoalan dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan sistem penyadapan yang dimiliki dan dijalankan oleh sejumlah institusi.

Padahal, kewenangan penyadapan pada dasarnya digunakan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi tindak kejahatan.

Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki batasan tertentu karena harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Habiburokhman mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menimbulkan persoalan serius, terutama apabila digunakan untuk memasuki ruang privat masyarakat maupun pihak-pihak tertentu di luar kepentingan yang dibenarkan hukum.

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," ujar Habiburokhman.

Komisi III tak ingin kasus penyadapan ilegal terulang

Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR tidak ingin dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara maupun tokoh-tokoh bangsa kembali terjadi pada masa mendatang.

Menurutnya, pengaturan yang jelas diperlukan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan hingga berpotensi mengancam keamanan negara maupun hak asasi manusia.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap tindakan penyadapan memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai batas kewenangan institusi yang bersangkutan.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," pungkasnya.

Melalui kelanjutan pembahasan RUU Penyadapan, Komisi III DPR berharap pengaturan mengenai kewenangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi masyarakat.

Pilihan Redaksi:
Tersalin 👍
Redaksi PEWARTA
Redaksi PEWARTA
Portal berita Indonesia terkini 2026, viral terbaru dan terpopuler hari ini disajikan secara update. Bagian dari ekosistem media online Pewarta Network.

WARTA TERBARU

  • Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Penyadapan, Cegah Kasus Listyo Sigit Cs Terulang
  • Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Penyadapan, Cegah Kasus Listyo Sigit Cs Terulang
  • Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Penyadapan, Cegah Kasus Listyo Sigit Cs Terulang
  • Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Penyadapan, Cegah Kasus Listyo Sigit Cs Terulang
  • Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Penyadapan, Cegah Kasus Listyo Sigit Cs Terulang
  • Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Penyadapan, Cegah Kasus Listyo Sigit Cs Terulang