Komisi III DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
![]() |
| Rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset akan memasuki pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh peserta agar rancangan regulasi tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat, setuju?" kata Dasco.
Peserta rapat secara serentak menyatakan persetujuan yang kemudian disambut tepuk tangan.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Panja bahas 397 daftar inventarisasi masalah
Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa Panja telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) selama proses pembahasan.
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
"DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," kata Habiburokhman.
Menurutnya, pembahasan juga melibatkan penyerapan berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta kalangan ahli.
Berbagai masukan tersebut digunakan sebagai bahan pengayaan agar substansi RUU Perampasan Aset dapat disusun secara lebih komprehensif.
"Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," ujarnya.
Sepuluh pokok pengaturan RUU Perampasan Aset
Dalam laporan pembahasan, terdapat sejumlah materi utama yang menjadi perhatian Panja dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.
Pokok-pokok pengaturan tersebut mencakup aspek hukum, prosedur perampasan, perlindungan pihak ketiga, hingga mekanisme pengawasan dan pengelolaan aset.
Berikut sepuluh pokok pembahasan RUU Perampasan Aset:
1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset. Pengaturan ini diarahkan untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses perampasan aset.
2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset. RUU mengatur jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
3. Penegasan ancaman pidana. Pengaturan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana. RUU mengatur pembagian kewenangan dan tahapan proses yang dimulai dari penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik. Pengaturan ini ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Pengembalian aset kepada korban. Mekanisme perampasan diharapkan dapat mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta memungkinkan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana. RUU mengatur tugas dan kewenangan badan yang kompeten untuk mengelola aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan mekanisme perampasan aset. Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan berada dalam pengawasan badan independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Pengaturan ini bertujuan mencegah mekanisme perampasan aset digunakan aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Pengelolaan aset akan didukung sistem informasi yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.
RUU Perampasan Aset lanjut ke pembicaraan tingkat II
Persetujuan Komisi III DPR dalam pembicaraan tingkat I menjadi tahapan penting sebelum RUU Perampasan Aset dibawa ke pengambilan keputusan di tingkat paripurna.
Agenda selanjutnya adalah pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada kesempatan terdekat.
Dalam tahap tersebut, DPR akan mengambil keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk menentukan kelanjutan proses pembentukan undang-undang tersebut.
