KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai, Orlando Hamonangan Wajib Bayar Rp5,56 Miliar
 |
| Mantan pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan alias Ocoy dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp5,56 miliar. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan majelis hakim terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan alias Ocoy, dalam perkara tindak pidana korupsi.
Orlando yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5.566.221.515 atau sekitar Rp5,56 miliar.
KPK secara khusus menyoroti kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut karena dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemulihan aset negara atau asset recovery.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman badan kepada pelaku.
"Bagi KPK, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerugian dan hasil kejahatan yang dinikmati oleh para pelaku," kata Budi, Sabtu (14/11/2026).
KPK soroti kewajiban uang pengganti Rp5,56 miliar
Menurut Budi, pembayaran uang pengganti merupakan instrumen penting untuk mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati pelaku kepada negara.
Melalui mekanisme tersebut, pemberantasan korupsi diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menghasilkan pemulihan aset yang dapat dipertanggungjawabkan.
KPK memandang putusan berupa pidana tambahan tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan pengembalian aset negara dalam penanganan perkara korupsi.
Selain itu, kewajiban pembayaran uang pengganti menjadi bentuk pertanggungjawaban atas hasil kejahatan yang diperoleh para pelaku.
JPU KPK punya waktu tujuh hari tentukan langkah hukum
Meski telah memberikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim, KPK belum menentukan langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh jaksa penuntut umum (JPU).
Budi menjelaskan, JPU KPK memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap terhadap putusan tersebut.
Sebelum mengambil keputusan, jaksa akan mencermati amar putusan dan pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim.
Hasil pemeriksaan itu kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta tuntutan yang sebelumnya diajukan oleh penuntut umum.
"Hasil analisis tersebut nantinya menjadi dasar bagi JPU KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan," sambung Budi.
Orlando Hamonangan divonis enam tahun penjara
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Orlando Hamonangan.
Selain pidana penjara, Orlando juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari penjara.
Majelis hakim turut membebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp5.566.221.515.
Apabila kewajiban uang pengganti tersebut tidak dipenuhi, Orlando harus menjalani pidana tambahan selama satu tahun penjara sesuai ketentuan putusan.
Dengan demikian, vonis terhadap mantan pejabat Bea Cukai tersebut mencakup hukuman badan, denda, serta kewajiban mengembalikan uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Perkara korupsi melibatkan tiga pejabat Bea Cukai
Dalam perkara ini, Orlando terbukti menerima suap dan gratifikasi bersama dua mantan pejabat Bea Cukai lainnya, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono.
Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total mencapai Rp78,81 miliar dari pihak PT Blueray Cargo.
Pemberian uang tersebut bertujuan mempercepat proses pengeluaran barang impor milik perusahaan agar dapat melewati pengawasan kepabeanan Bea Cukai.
Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pengawasan dan penindakan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Melalui putusan terhadap Orlando, KPK kembali menyoroti pentingnya penerapan hukuman yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memastikan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara.
