KPK Periksa 18 Pejabat Pemkab Klaten, Telusuri Dugaan Aliran Uang Bupati Hamenang
![]() |
| KPK memeriksa sejumlah kepala dinas dan pejabat Pemkab Klaten untuk mendalami dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 18 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.
Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
Mereka terdiri dari belasan kepala dinas, satu kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta seorang camat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami sejumlah proyek yang dikerjakan oleh dinas, satuan kerja, hingga kecamatan di lingkungan Pemkab Klaten.
Selain itu, pemeriksaan juga diarahkan untuk menelusuri dugaan penerimaan uang oleh Hamenang yang berkaitan dengan sejumlah kegiatan pemerintahan.
"Selain itu juga penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati, baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati dari hasil tambang, khususnya galian c," kata Budi, Selasa (17/11/2026).
Daftar 18 pejabat yang diperiksa KPK
Sebanyak 18 pejabat yang dimintai keterangan berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan di Kabupaten Klaten.
Berikut daftar saksi yang diperiksa penyidik KPK:
- Suryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Muh. Anwar Shodiq, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
- Agus Setyawan Prasetyoko, Kepala Dinas Pendidikan.
- Much. Nasir, Kepala Dinas Pertanian.
- Anggit Budiarto, Kepala Dinas Kesehatan.
- Titin Windiyarsih, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata.
- Supriyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Puspo Enggar Hastuti, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Anang Widjatmoko, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- Luciana Rina Damayanti, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- Pramana Agus Wijanarka, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Aris Pramana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Sri Purwanto, Kepala Dinas Perhubungan.
- Iwan Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Pandu Wirabangsa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Srihadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Moh Prihadi, Camat Polanharjo.
- Amin Mustofa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Hingga saat ini, belum dijelaskan secara terperinci materi pemeriksaan terhadap masing-masing saksi maupun keterangan yang telah diperoleh penyidik.
KPK telusuri dugaan penerimaan dari proyek hingga galian C
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK mendalami sejumlah dugaan aliran uang yang dikaitkan dengan Bupati Hamenang.
Ruang lingkupnya mencakup dugaan penerimaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan dari mekanisme upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait.
Selain itu, KPK mendalami dugaan penerimaan uang yang bersumber dari aktivitas pertambangan, khususnya tambang galian C.
Keterangan para pejabat dinilai penting untuk membantu penyidik menelusuri proyek, mekanisme pengelolaan anggaran, serta kemungkinan aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Hamenang ditetapkan sebagai tersangka setelah OTT
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka.
Penetapan tersebut dilakukan setelah ketiganya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026.
Dua tersangka lainnya adalah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU), yang menjabat Kepala Kantor Layanan (Kalan) BPK Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative (MWC).
Pemeriksaan terhadap 18 pejabat Pemkab Klaten menjadi bagian dari upaya KPK mengembangkan penyidikan dan mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan berbagai kegiatan pemerintahan daerah tersebut.
