Kronologi Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo
 |
| Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers mengenai pertemuan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Kronologi pertemuan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.
Prasetyo membenarkan informasi mengenai pertemuan Prabowo dan Gibran yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci lokasi pertemuan keduanya.
Gibran sampaikan niat mundur kepada Prabowo
Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan yang disampaikan Gibran berkaitan dengan keinginannya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
Prasetyo menjelaskan, niat tersebut muncul di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan ijazah Gibran.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung)," kata Prasetyo.
Ia sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," lanjutnya.
Prabowo berikan sejumlah saran
Prasetyo menambahkan, dalam diskusi tersebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan kebasahan-keabsahan yang dimiliki melalui proses di PTUN," ujarnya.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara Presiden dan Wakil Presiden di tengah persoalan dokumen pendidikan yang sedang berkembang.
Istana hormati proses politik di DPR
Selain persoalan ijazah Gibran, Prasetyo turut menanggapi dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama terkait pembicaraan mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses politik yang berlangsung di parlemen.
Menurut Prasetyo, DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga legislatif.
"Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR, ya. Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Nah, kami tentu saja menghormati," katanya.
Dengan demikian, keterangan Istana mengungkap tiga hal utama dari pertemuan Prabowo dan Gibran, yakni penyampaian niat pengunduran diri, permintaan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN, serta sikap pemerintah yang menghormati proses politik di DPR.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
