Nama Puan Maharani Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Ini Respons PDIP
 |
| Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani disebut masuk dalam pembicaraan mengenai kandidat pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Nama Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, mulai disebut dalam bursa kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau yang dikenal sebagai Bambang Pacul, menegaskan bahwa penentuan calon pengganti Gibran sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, MPR hanya memiliki kewenangan memilih satu wakil presiden dari dua nama yang secara resmi diusulkan oleh presiden.
Dengan demikian, nama-nama tokoh yang beredar di ruang publik belum tentu dapat mengikuti proses pemilihan apabila tidak masuk dalam daftar usulan Presiden.
“Wah, lah itu tanya Pak Presiden itu. Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden,” kata Bambang Pacul, Jumat (13/11/2026).
PDIP bantah ada pembahasan Puan sebagai pengganti Gibran
Bambang Pacul juga membantah adanya pembicaraan khusus di internal PDIP maupun fraksi terkait kemungkinan mendorong Puan Maharani untuk menggantikan Gibran di kursi wakil presiden.
Ia menyebut partainya memahami bahwa kewenangan mengajukan dua kandidat pengganti wakil presiden berada di tangan Presiden Prabowo.
Karena itu, menurutnya, hingga saat ini tidak pernah ada pembahasan internal mengenai usulan agar Puan masuk dalam proses pemilihan tersebut.
“Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyebutan nama Puan dalam bursa kandidat pengganti Gibran belum mencerminkan adanya keputusan atau sikap resmi dari PDIP.
Bambang Pacul sebut komunikasi politik harus diarahkan ke Presiden
Lebih lanjut, Bambang Pacul menjelaskan bahwa apabila terdapat pihak yang memiliki aspirasi atau keinginan mendorong tokoh tertentu menjadi pengganti Gibran, komunikasi politik sebaiknya diarahkan kepada Presiden Prabowo atau lingkaran di sekitarnya.
Menurutnya, pembahasan mengenai kandidat pengganti wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewenangan presiden dalam mengusulkan dua nama kepada MPR.
“Kalau toh ada keinginan-keinginan, pasti lobinya ke Pak Presiden atau sekitar Pak Presiden toh,” pungkasnya.
Dengan demikian, meskipun nama Puan Maharani ikut disebut dalam bursa kandidat pengganti Gibran, proses penentuan calon tetap bergantung pada usulan Presiden Prabowo dan mekanisme pemilihan yang menjadi kewenangan MPR.
