Scroll ke bawah untuk melanjutkan

OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028

OJK dan LPS memperkuat pertukaran data untuk mempersiapkan Program Penjaminan Polis yang ditargetkan berlaku paling lambat Januari 2028.

ojk dan lps perkuat pertukaran data untuk program penjaminan polis 2028
OJK dan LPS menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data untuk mendukung persiapan Program Penjaminan Polis pada 2028. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen sebagai pedoman operasional bagi kedua lembaga.

Dokumen tersebut ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali.

Ogi mengatakan, kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PPP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi, Rabu (18/11/2026).

Program Penjaminan Polis untuk melindungi nasabah asuransi

Program Penjaminan Polis merupakan program yang diselenggarakan LPS untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.

Selain memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat, program tersebut juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap industri perasuransian nasional.

Menurut Ogi, keberhasilan penyelenggaraan PPP membutuhkan persiapan yang matang, terutama dalam memastikan ketepatan kepesertaan, keakuratan informasi, serta koordinasi antarlembaga.

Karena itu, Juklak pertukaran data diharapkan menjadi acuan operasional yang jelas dan terukur bagi OJK maupun LPS.

Ogi menambahkan, kehadiran PPP juga melengkapi berbagai upaya penguatan industri asuransi yang selama ini dilakukan melalui peningkatan permodalan, perbaikan tata kelola, dan penguatan manajemen risiko.

Pengawasan yang efektif dinilai perlu berjalan beriringan dengan sistem penjaminan yang kredibel agar stabilitas industri perasuransian tetap terjaga.

Pertukaran data OJK dan LPS dilakukan dua arah

Dalam pelaksanaan PPP, pertukaran data menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung proses pengawasan dan penjaminan.

LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan serta memantau tingkat risiko perusahaan asuransi.

Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program penjaminan.

Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS yang ditandatangani pada 14 September 2023 mengenai koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan fungsi serta tugas kedua lembaga.

Ruang lingkup pertukaran informasi mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PPP.

Tahapan tersebut meliputi persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.

Pertukaran informasi akan dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.

Juklak mengatur petugas hingga batas waktu penyampaian data

Selain mengatur jenis informasi yang dipertukarkan, Juklak tersebut juga menetapkan mekanisme koordinasi teknis antara kedua lembaga.

OJK dan LPS akan menunjuk Focal Point serta Liaison Officer untuk menjadi penghubung dalam pelaksanaan pertukaran data.

Dokumen itu juga memuat ketentuan mengenai jenis data, periode penyampaian, batas waktu, serta media yang digunakan untuk mengirimkan informasi.

Apabila terdapat kebutuhan pertukaran informasi yang belum tercakup dalam pedoman tersebut, kedua lembaga dapat membahas dan menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK dan LPS.

Ogi menegaskan bahwa pelaksanaan kesepakatan harus memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan informasi.

Hal ini penting karena data yang dipertukarkan mencakup informasi pengawasan perusahaan asuransi yang bersifat sensitif.

"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.

Pertukaran informasi diupayakan tidak membebani industri

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan PPP, mekanisme pertukaran data akan memanfaatkan sarana penyampaian informasi yang efisien.

OJK dan LPS juga berupaya agar mekanisme tersebut tidak menambah beban pelaporan bagi perusahaan di industri perasuransian.

Selain menyiapkan sistem pertukaran informasi, OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan akan terus memperkuat koordinasi menjelang pemberlakuan program.

Persiapan tersebut turut mencakup sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri maupun masyarakat.

Melalui berbagai langkah tersebut, pelaksanaan Program Penjaminan Polis diharapkan dapat berjalan efektif dan kredibel sehingga memberikan manfaat perlindungan bagi pemegang polis sekaligus mendukung penguatan industri asuransi nasional.

Pilihan Redaksi:
Tersalin 👍
Redaksi PEWARTA
Redaksi PEWARTA
Portal berita Indonesia terkini 2026, viral terbaru dan terpopuler hari ini disajikan secara update. Bagian dari ekosistem media online Pewarta Network.

WARTA TERBARU

  • OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028
  • OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028
  • OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028
  • OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028
  • OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028
  • OJK dan LPS Perkuat Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Ditargetkan Berlaku 2028