OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus BPRS Khasanah Ummat ke Jaksa Penuntut Umum
 |
| Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah BPRS Khasanah Ummat kepada jaksa. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat dengan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Jawa Tengah.
Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses Tahap II setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.
Dua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial TR, selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK yang merupakan pihak terafiliasi dan bertindak sebagai konsultan bisnis bank tersebut.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas industri perbankan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Dua tersangka diduga terlibat penyimpangan pembiayaan
Dalam perkara ini, TR dan AHK diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan.
Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung pada periode Mei 2018 hingga September 2021.
Berdasarkan hasil penyidikan, perkara itu berkaitan dengan 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah.
Dari rangkaian transaksi tersebut, potensi kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp1,72 miliar.
OJK kemudian melakukan serangkaian proses penegakan hukum untuk mendalami dugaan penyimpangan pembiayaan serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21
Sebelum menyerahkan kedua tersangka beserta barang bukti, penyidik OJK telah lebih dahulu melimpahkan berkas perkara kepada JPU melalui Tahap I.
Jaksa kemudian menyampaikan pemberitahuan bahwa berkas penyidikan telah lengkap atau dinyatakan P-21 pada 11 November 2026.
Dengan terpenuhinya kelengkapan berkas tersebut, penyidik OJK melanjutkan proses penanganan perkara melalui penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.
Tahap II menjadi bagian penting dalam proses peralihan penanganan perkara dari penyidik kepada penuntut umum sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
OJK kenakan pasal berbeda kepada masing-masing tersangka
Dalam penyidikan perkara tersebut, OJK menerapkan ketentuan pidana yang berbeda terhadap TR dan AHK berdasarkan dugaan peran masing-masing.
Terhadap TR, penyidik menyangkakan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Selain itu, TR juga disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, terhadap AHK, penyidik menyangkakan Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK.
AHK juga disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Penerapan pasal-pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi penuntut umum untuk melanjutkan proses penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.
OJK perkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum
OJK menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Sinergi tersebut ditujukan untuk memastikan penanganan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan berlangsung secara profesional, tegas, dan konsisten.
Penanganan perkara BPRS Khasanah Ummat juga merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan OJK.
Proses tersebut mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan perbankan syariah.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
