PDIP Hormati Mandat Konstitusi soal Wapres Pengganti Gibran, Keputusan Politik di Tangan Megawati
 |
| Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap partainya terkait mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikapnya untuk menghormati ketentuan konstitusi dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa keputusan strategis terkait sikap politik partai tetap menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto setelah menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
PDIP tegaskan kewenangan pengusulan Wapres berada di tangan Presiden
Menanggapi kekosongan jabatan wakil presiden, Hasto kembali menekankan bahwa proses pengisian posisi tersebut merupakan ranah Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, konstitusi telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengajukan dua kandidat yang nantinya dipilih melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," ujarnya.
Hasto berharap kedua nama yang nantinya diajukan merupakan figur terbaik dan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatiannya meliputi kondisi perekonomian, sulitnya masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Hasto tanggapi nama Puan Maharani dan Pramono Anung
Saat ditanya mengenai munculnya dua nama kader PDIP dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan strategis partai berada di tangan Megawati.
Dua nama yang menjadi pembicaraan tersebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Hasto tidak memberikan pernyataan khusus mengenai peluang kedua kader tersebut untuk masuk dalam daftar calon yang akan diajukan kepada MPR.
Ia memilih menekankan bahwa PDIP akan menghormati mekanisme konstitusional serta menyerahkan keputusan strategis partai kepada ketua umum.
Hasto juga tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari prinsip konstitusionalisme dan demokrasi yang harus dihormati.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," kata Hasto.
Keputusan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah menunggu Megawati
Selain persoalan kandidat pengganti Gibran, Hasto turut ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Menanggapi pertanyaan tersebut, ia kembali menegaskan bahwa keputusan mengenai arah politik dan posisi partai dalam pemerintahan merupakan kewenangan ketua umum.
Dengan demikian, sikap resmi PDIP terkait kemungkinan bergabung dengan koalisi pemerintah belum dapat dipastikan melalui pernyataannya tersebut.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," tuturnya.
Pernyataan Hasto mempertegas dua hal yang menjadi sikap PDIP dalam dinamika pengisian jabatan wakil presiden, yakni menghormati kewenangan konstitusional Presiden dalam mengusulkan calon serta menyerahkan keputusan strategis internal partai kepada Megawati Soekarnoputri.
