Pernyataan Lengkap Istana soal Niat Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
 |
| Pernyataan Lengkap Istana soal Niat Gibran Mundur dari Jabatan Wapres |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa pagi.
Dalam pembicaraan tersebut, keduanya membahas dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia menyatakan Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan lengkap Mensesneg Prasetyo Hadi
Berikut pernyataan lengkap Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026):
Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat, memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden.
Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA.
Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.
Prasetyo menegaskan, pertemuan tersebut tidak menghasilkan pernyataan penolakan dari Prabowo atas niat pengunduran diri Gibran.
Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Usulan Hak Menyatakan Pendapat menguat di DPR
Penyampaian niat Gibran untuk mundur berlangsung ketika sejumlah anggota DPR tengah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik dokumen pendidikannya.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan tersebut. Menurut Mardani, dokumen pengajuan juga sudah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan HMP.
Puan menyatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi dan anggota dewan serta memperhatikan mekanisme konstitusi yang berlaku.
Dinamika itu juga terlihat setelah rapat paripurna DPR pada Selasa (10/11/2026).
Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" di hadapan awak media.
Yanuar menjelaskan, aksi tersebut dilakukan karena dalam rapat paripurna tidak tersedia sesi interupsi untuk menyampaikan aspirasi yang ingin disuarakannya.
Ia juga mengakui telah menandatangani dokumen pengajuan HMP dan menyebut dirinya menjadi anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang memberikan tanda tangan.
MA dan MK menjadi bagian dari polemik ijazah Gibran
Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan dalam proses hukum di MA dan MK.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau SMK.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.
Namun, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum. Temuan tersebut juga tidak menjadi dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Menanggapi putusan MK pada 7 Oktober 2026, Gibran sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran saat itu.
Hingga keterangan Istana disampaikan pada Selasa sore, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan Prasetyo sejauh ini mengonfirmasi adanya penyampaian niat mundur kepada Prabowo, pemberian sejumlah saran dari Presiden, serta permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur hukum.
