Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Polri Bentuk Komisi Banding KKEP untuk Proses Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi

Polri membentuk komisi banding KKEP setelah Ahrie Sonta dan Eko Hadi mengajukan banding atas putusan PTDH terkait dugaan penyadapan ilegal.

polri memproses banding ahrie sonta dan eko hadi melalui komisi kkepp
Polri akan membentuk komisi banding KKEP untuk memproses pengajuan banding Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Polri akan membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding untuk menindaklanjuti permohonan banding yang diajukan Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keduanya mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pembentukan komisi banding akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Trunoyudo, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, permohonan banding dari kedua perwira tinggi tersebut akan diproses melalui tahapan yang telah ditentukan.

Polri juga akan menyampaikan hasil keputusan komisi banding setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

“Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” ujarnya.

Ahrie Sonta dan Eko Hadi dijatuhi sanksi PTDH

Sebelumnya, Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik yang berlangsung pada Selasa, 10 November 2026.

Sanksi serupa kemudian diberikan kepada Irjen Eko Hadi Santoso melalui sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

Kedua putusan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Empat jenderal ditetapkan sebagai tersangka

Dalam perkembangan perkara tersebut, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Mereka diduga terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri.

Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kondisi kesehatan.

Penyadapan diduga berlangsung pada 2025-2026

Peristiwa penyadapan tersebut diduga terjadi dalam rentang 2025 hingga 2026.

Dalam perkara ini, sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Atas perkara tersebut, keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.

Mereka juga dijerat Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP yang memiliki ancaman pidana enam tahun.

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.

Proses banding yang diajukan Ahrie Sonta dan Eko Hadi kini akan menentukan kelanjutan putusan etik PTDH terhadap keduanya di lingkungan Polri.

Pilihan Redaksi:
Tersalin 👍
Redaksi PEWARTA
Redaksi PEWARTA
Portal berita Indonesia terkini 2026, viral terbaru dan terpopuler hari ini disajikan secara update. Bagian dari ekosistem media online Pewarta Network.

WARTA TERBARU

  • Polri Bentuk Komisi Banding KKEP untuk Proses Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi
  • Polri Bentuk Komisi Banding KKEP untuk Proses Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi
  • Polri Bentuk Komisi Banding KKEP untuk Proses Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi
  • Polri Bentuk Komisi Banding KKEP untuk Proses Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi
  • Polri Bentuk Komisi Banding KKEP untuk Proses Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi
  • Polri Bentuk Komisi Banding KKEP untuk Proses Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi