Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden hingga Pekan Depan

Polri tunda ekspose kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo bersama Kejagung yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Bareskrim Polri menunda ekspose kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden
Bareskrim Polri menjadwalkan ulang ekspose perkara dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto bersama Kejaksaan Agung. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Polri menunda ekspose perkara dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kegiatan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, tersebut kini direncanakan digelar pekan depan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyampaikan penundaan tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat, 20 November 2026.

"Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan," kata Susatyo saat dikonfirmasi IMG.

Penyidik dalami tiga fokus dugaan makar

Rencana ekspose bersama Kejagung sebelumnya dijadwalkan setelah Bareskrim Polri melakukan gelar perkara terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 19 November 2026.

Susatyo menjelaskan, dalam gelar perkara tersebut penyidik mendalami tiga aspek utama yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.

Ketiga aspek itu meliputi perbuatan persiapan, pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan, serta permulaan pelaksanaan perbuatan yang diduga mengarah pada makar.

"Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," ujar Susatyo.

Hasil pendalaman tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan sebelum perkara dibahas lebih lanjut bersama jaksa penuntut umum (JPU).

Empat jenderal ditetapkan sebagai tersangka

Dalam perkara dugaan penyadapan tersebut, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang mencakup dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Terkait status penahanan, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri.

Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Selain proses pidana, Polri juga menjatuhkan sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua tersangka.

Irjen Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi pemecatan dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.

Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso juga diberhentikan melalui sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

Dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026

Peristiwa penyadapan yang menjadi bagian dari perkara tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Dalam dugaan kasus itu, sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga disadap.

Tersangka dijerat sejumlah pasal

Dalam perkara tersebut, keempat tersangka dikenakan sejumlah ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal yang digunakan meliputi Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun.

Selain itu, keempat tersangka turut dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun.

Melalui penundaan tersebut, ekspose perkara bersama Kejagung dijadwalkan kembali berlangsung pada pekan depan untuk membahas perkembangan penanganan kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Pilihan Redaksi:
Tersalin 👍
Redaksi PEWARTA
Redaksi PEWARTA
Portal berita Indonesia terkini 2026, viral terbaru dan terpopuler hari ini disajikan secara update. Bagian dari ekosistem media online Pewarta Network.

WARTA TERBARU

  • Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden hingga Pekan Depan
  • Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden hingga Pekan Depan
  • Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden hingga Pekan Depan
  • Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden hingga Pekan Depan
  • Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden hingga Pekan Depan
  • Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden hingga Pekan Depan