Program MBG Sudah Habiskan Anggaran Rp173,21 Triliun hingga Oktober 2026
 |
| Program MBG Sudah Habiskan Anggaran Rp173,21 Triliun hingga Oktober 2026 |
PEWARTA.CO.ID — Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran tersebut telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yang menjangkau 58,2 juta penerima manfaat.
Layanan MBG saat ini didukung oleh 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan (program MBG) Rp173,21 triliun,” ungkap Suahasil.
BGN lakukan pembenahan tata kelola program MBG
Suahasil menjelaskan bahwa sejak Juli 2026, manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjalankan sejumlah langkah pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.
Perbaikan tersebut mencakup penguatan tata kelola secara menyeluruh, termasuk peningkatan standar pengelolaan dan pengawasan operasional SPPG di berbagai daerah.
BGN juga memperketat proses verifikasi penerima manfaat agar penyaluran program semakin tepat sasaran.
Langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan penerima layanan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Selain pembenahan pengelolaan, pemerintah turut mendorong pemerataan layanan dengan memperluas jangkauan MBG ke wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Sebanyak 1.500 SPPG beroperasi di wilayah 3T
Perluasan program MBG juga diarahkan ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi.
Dalam upaya tersebut, BGN telah mengoperasikan sekitar 1.500 SPPG di wilayah-wilayah afirmasi.
Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi, terutama di daerah yang menghadapi tantangan geografis maupun permasalahan kesehatan masyarakat.
Suahasil turut mengapresiasi sejumlah pembenahan yang dilakukan BGN, termasuk peningkatan keamanan makanan, penguatan rantai pasok, dan pemanfaatan sumber daya lokal.
"Tingkat keamanan diperhatikan, ada uji coba prasmanan di sekolah, rantai pasok lokal dan sumber daya manusia lokal digunakan, berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG," jelasnya.
Pemanfaatan rantai pasok dan tenaga kerja lokal juga menjadi bagian dari upaya mendukung keberlanjutan pelaksanaan program di berbagai daerah.
Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp271,2 triliun
Selain menyampaikan perkembangan anggaran MBG, Kemenkeu turut melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Oktober 2026.
Pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut telah mencapai Rp271,2 triliun.
Penyaluran KUR itu tercatat telah menjangkau sekitar 4,2 juta debitur.
Adapun sektor pertanian dan perdagangan menjadi fokus utama penyaluran pembiayaan tersebut.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa hingga Oktober 2026, pemerintah juga terus mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui program KUR, selain menjalankan program prioritas di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Sementara itu, realisasi anggaran MBG sebesar Rp173,21 triliun mencerminkan besarnya dukungan fiskal yang telah dialokasikan untuk memperluas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia.
