Sopir Truk Protes Uang Angkut Genteng Belum Lunas, Menteri Ara Turun Tangan: Semua Harus Dibayar!

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah dan koperasi segera menyelesaikan pembayaran jasa angkut genteng Jatiwangi kepada para sopir truk. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Peluncuran distribusi 2,4 juta genteng produksi Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, diwarnai protes puluhan sopir truk yang mengaku belum menerima pembayaran jasa angkut secara penuh. Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Menteri Ara turun tangan dan meminta seluruh pembayaran segera dituntaskan.

Menteri Ara menegaskan tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan distribusi tersebut. Para pengemudi, kernet, koperasi, hingga pelaku usaha yang memiliki hak atas pembayaran harus mendapatkan haknya sesuai tanggung jawab masing-masing.

Ia juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pengiriman genteng tersebut dan menyebut penyelesaiannya menjadi tanggung jawabnya.

"Kita tidak boleh menyerah, inilah keadaan kita dengan segala kekurangan. Pasti kita masih banyak kekurangan dan ini tanggung jawab saya," kata Menteri Ara seusai menghadiri acara Peluncuran Distribusi 2,4 Juta Keping Genteng dan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan di Jatiwangi, Majalengka, Minggu (8/11/2026).

"Makanya tadi saya bilang, kita bertanggung jawab. Semua harus mendapatkan haknya, dibereskan satu per satu, ya."

Menteri Ara tegur persoalan administrasi pembayaran

Maruarar menilai persoalan administrasi pembayaran seharusnya sudah diselesaikan sebelum kegiatan distribusi dilaksanakan. Pemeriksaan terhadap seluruh tahapan transaksi perlu dilakukan secara terperinci agar tidak menimbulkan masalah ketika kendaraan pengangkut mulai beroperasi.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan alur pembayaran berjalan jelas, mulai dari bank, koperasi, pelaku UMKM, hingga pengemudi dan kernet yang bertugas mengangkut genteng.

"Ya, tapi administrasi harus di depan diselesaikan. Sebelum kegiatan ini, lain kali harus diselesaikan," ucapnya.

Ke depan, Menteri Ara juga mendorong penggunaan sistem digital dalam proses pemesanan maupun transaksi genteng. Mekanisme tersebut diharapkan membuat alur pembayaran lebih transparan dan memudahkan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat.

Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan program. Namun, setiap dugaan penyimpangan, terutama praktik korupsi, harus ditindak tanpa memandang siapa pelakunya.

"Yang penting jangan ada korupsi, dan kalau ada korupsi, ditindak. Ya siapapun itu, tanpa terkecuali," ujar Ara.

Ia bahkan mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar lebih teliti dalam mengawasi pelaksanaan distribusi tersebut.

"Ini kan pelajaran berharga ya Pak Sekda ya, untuk lebih detail, untuk lebih diawasi, untuk lebih dicek lagi. Ya Pak Bupati ya?”

136 truk belum menerima pembayaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa jumlah pengiriman genteng yang tercatat mencapai 482 truk.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 136 truk yang berasal dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 206 truk konvensional telah menyelesaikan pembayaran. Sementara itu, masih terdapat 136 truk yang belum menerima pembayaran.

Herman menyebut persoalan tersebut dipicu miskomunikasi administratif antara pihak koperasi dan pengemudi. Pemerintah daerah bersama koperasi memastikan akan bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut.

"Tadi 136 yang belum bayar, dan koperasi kami Pemda Kabupaten Majalengka, provinsi, bertanggung jawab. Semua pasti dibayar. Sekarang kita selesaikan," kata Herman.

Pernyataan tersebut menjadi respons atas keresahan pengemudi yang sebelumnya menyampaikan protes karena pembayaran jasa angkut belum diterima secara penuh.

Sopir sempat menolak memberangkatkan truk

Sebelumnya, peluncuran distribusi 2,4 juta genteng Jatiwangi sempat diwarnai ketegangan ketika puluhan sopir truk menyatakan belum bersedia memberangkatkan kendaraan mereka.

Peristiwa tersebut terjadi menjelang berakhirnya rangkaian seremoni peluncuran. Saat itu, Menteri Ara sempat menanyakan kesiapan para sopir untuk mulai mengirimkan genteng ke berbagai daerah.

Namun, pertanyaan tersebut justru disambut sorakan para pengemudi. Mereka mengangkat kedua tangan dan membentuk simbol silang sebagai tanda penolakan untuk menjalankan kendaraan karena pembayaran jasa angkut belum diselesaikan.

Salah seorang perwakilan sopir asal Sumedang, Yusuf, mengaku membawa 14 unit truk dalam kegiatan tersebut. Namun, pembayaran yang diterimanya baru mencakup tujuh kendaraan, sedangkan tujuh truk lainnya belum dibayarkan.

"Saya perwakilan dari Sumedang membawa unit 14 unit, termasuk dari kelompok. Yang sudah dibayar itu baru 7 orang, dan yang 7 itu belum, pak," ucap Yusuf.

Protes tersebut kemudian menjadi perhatian dalam pelaksanaan program distribusi genteng yang melibatkan puluhan pelaku usaha dan ratusan kendaraan pengangkut.

Pesanan jutaan genteng berikutnya disiapkan untuk 2027

Di tengah persoalan pembayaran jasa angkut, Maruarar menegaskan distribusi 2,4 juta genteng Jatiwangi merupakan langkah besar untuk membangkitkan kembali industri pergentengan lokal.

Program tersebut melibatkan 34 unit usaha kecil dan menengah (UKM) di Majalengka, khususnya Kecamatan Jatiwangi. Seluruh 34 UKM tersebut telah memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memperoleh pesanan dalam jumlah yang disebut sebagai terbesar sepanjang sejarah industri genteng setempat.

Menteri Ara juga mengungkapkan rencana pemesanan tambahan pada 2027. Pemerintah menargetkan pembelian tiga juta genteng dari Majalengka dan satu juta genteng dari Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Menurutnya, kebutuhan genteng untuk pembangunan maupun perbaikan rumah masih terbuka luas. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi industri lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.

Dengan adanya rencana pemesanan lanjutan, penyelesaian persoalan pembayaran jasa angkut menjadi perhatian penting agar pelaksanaan program berikutnya berjalan lebih tertib.

Pemerintah pun diharapkan memastikan seluruh rantai distribusi, mulai dari produsen, koperasi, penyedia transportasi, hingga pengemudi, mendapatkan haknya secara transparan dan tepat waktu.