Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Upah Minimum 2027 Diumumkan Bertahap, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK

Upah minimum 2027 mulai diumumkan pada 21 November 2026, mencakup jadwal penetapan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.

menteri ketenagakerjaan yassierli menjelaskan penetapan upah minimum 2027
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan jadwal dan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 paling lambat pada 21 November 2026.

Penetapan upah minimum tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, termasuk upah minimum sektoral.

Berdasarkan jadwal yang disiapkan, pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026.

Selanjutnya, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat 26 November, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan selesai pada 30 November 2026.

Seluruh ketentuan upah minimum baru tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.

Penetapan upah minimum mengacu pada tiga variabel

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam proses penghitungan, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.

Formula penghitungan juga menggunakan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.

Yassierli menyampaikan bahwa keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar proses penetapan upah minimum dapat berlangsung dengan baik serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).

Kemnaker siapkan estimasi kebutuhan hidup layak

Untuk mendukung ketepatan penghitungan, Kemnaker tengah menyusun estimasi Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga.

Data tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi KHL nantinya dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh Dewan Pengupahan Daerah dalam proses penetapan upah minimum di wilayah masing-masing.

Yassierli juga meminta Dewan Pengupahan Daerah mengutamakan dialog sosial untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, pertimbangan dalam penetapan upah minimum tidak hanya mengacu pada estimasi kebutuhan hidup, tetapi juga memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan di daerah.

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.

Melalui tahapan tersebut, pemerintah menargetkan seluruh pengumuman upah minimum 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal sebelum mulai berlaku pada awal tahun depan.

Pilihan Redaksi:
Tersalin 👍
Redaksi PEWARTA
Redaksi PEWARTA
Portal berita Indonesia terkini 2026, viral terbaru dan terpopuler hari ini disajikan secara update. Bagian dari ekosistem media online Pewarta Network.

WARTA TERBARU

  • Upah Minimum 2027 Diumumkan Bertahap, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK
  • Upah Minimum 2027 Diumumkan Bertahap, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK
  • Upah Minimum 2027 Diumumkan Bertahap, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK
  • Upah Minimum 2027 Diumumkan Bertahap, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK
  • Upah Minimum 2027 Diumumkan Bertahap, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK
  • Upah Minimum 2027 Diumumkan Bertahap, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK