 |
| Desain Istana Negara, Ibu Kota Negara Nusantara (official) |
Hal ini dikarenakan IKN Nusantara nantinya akan dilengkapi beragam fasilitas modern yang mengikuti perkembangan zaman.
Meski begitu, Jokowi menepis anggapan dengan berpindahnya Ibu Kota Negara bukan berarti pemerintah akan mengabaikan Jakarta, namun memang dibutuhkan perlakuan khusus berupa keseriusan untuk segera merealisasikan wujud dari Ibu Kota Nusantara.
"Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI (Jakarta). Jangan ada yang mengartikan itu," ujarnya saat memberi arahan kepada Gubernur se-Indonesia perihal penangan Covid-19, di Balikpapan, Minggu (13/3/2022) kemarin.
"Kita ingin memiliki kota yang (berstandar) internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo juga mempersilakan bagi para gubernur untuk bisa bersumbangsih mendatangkan investor demi kemajuan IKN Nusantara.
"Sebelumnya tidak boleh, karena minibus law sekarang boleh. Bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan," tegasnya.
Sekali lagi, di hadapan para gubernur Jokowi menegaskan, bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ini adalah bagian dari upaya pemerataan ekonomi, agar tidak lagi mengusung konsep Java Sentris, atau semua kemajuan berpusat dan harus berawal dari Jawa. Ia ingin membuktikan, bahwa daerah lain memiliki potensi untuk bisa menjadi maju juga.
"Karena negara kita ini besar sekali, 17 ribu pulau. Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 57 persen populasi ada di Jawa. Sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur," lanjutnya.
Meski kehadiran IKN Nusantara sempat memunculkan polemik pro dan kontra, namun pemerintah bertekad untuk maju terus demi tercapainya target yang telah dijelaskan tadi.
Pimpinan Otorita IKN Nusantara
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menunjuk sekaligus melantik pimpinan otorita IKN Nusantara kepada Bambang Susantono, dan Dhony Rahajoe sebagai wakilnya.
Telah dijelaskan pula mengenai kedudukan pimpinan otorita IKN nanti akan setingkat dengan menteri. Sehingga aturan-aturan lain yang mengikat kurang lebih juga menyerupai menteri, termasuk besaran gaji pimpinan IKN Nusantara yang diprediksi tak jauh beda dengan menteri.
(dfh/aj)
