Notification

×

Redaksi Samping

Medsos Samping

Ikuti kami di: / / / /

Translate

Billboard 1045x250 Dekstop

Bawah Navigasi Mobile

NU dan Muhammadiyah Surabaya Mendukung Pencabutan Status PPKM Jelang Ramadhan

Sabtu, 05 Maret 2022 | 17:03 WIB Last Updated 2022-03-05T10:03:42Z

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA


kantor nahdlatul ulama surabaya
Kantor Nahdlatul Ulama Surabaya. (Dok. RRI)

Pewarta.co.id, Surabaya - Dua organisasi Islam besar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah melalui pengurus cabangnya di Surabaya, kompak sekaligus setuju terkait pencabutan status PPKM menjelang Ramadhan.


Meski demikian, mereka tetap menyatakan kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah.


Pernyataan setuju dari dua pimpinan organisasi Islam cabang Surabaya itu terkait usulan anggota DPR RI, Muhammad Sarmuji. Politisi Partai Golkar itu menilai pemerintah telah berhasil menangani Covid-19 secara optimal.


Terkait pernyataan setuju yang disampaikan, Ahmad Muhibbin Zuhri, Ketua Cabang NU Kota Surabaya menegaskan, pemberlakukan kebijakan oleh pemangku jabatan terkait haruslah dijalankan secara bijak sesuai komitmen.


Menurutnya, ada dua aspek yang harus diperhatikan terkait penerapan kebijakan di masa pandemi sekarang ini, yaitu aspek kepentingan kesehatan, dan aspek kepentingan ekonomi, terutama yang terdampak akibat pandemi yang berkepanjangan.


Secara khusus terkaitt aspek kesehatan, ia mengaku optimis warga Surabaya memiliki disiplin yang tinggi. Terlihat capaian program vaksinasi di Surabaya yang telah mencapai target nasional.


Hal itu tak lain berkat kesadaran warga dalam menerapkan protokol kesehatan, sekaligus patut terhadap anjuran pemerintah.


"(Masyarakat) sudah familiar (paham dengan) apa yang harus dilaksanakan," ujarnya.


Sedangkan untuk aspek ekonomi menurutnya, ini adalah hal vital yang harus diperhatikan juga. Mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan, di mana perputaran ekonomi sangat diperlukan masyarakat.


"Kalau PPKM diterapkan, bisa meningkatkan inflasi. Daya beli masyarakat turun karena banyaknya pembatasan," ungkapnya.


Ia menambahkan, konsekuensi dari menurunya daya beli tersebut justru akan mempengaruhi harga jual yang meningkat. Jika situasi tidak ideal seperti itu, maka jelas pendapatan perekonomian masyarakaat juga otomatis akan turun.


Dalam hal ibadah pun ia juga mengaku tak meragukan ketertiban warga masyarakat Surabaya khususnya. Terpantau setiap aktifitas beribadah para jamaah ssudah terbiasa dengan budaya mengenakan masker.


"Kalau soal masker, rata-rata jamaah memakai masker. Jadi ini sudah mengarah terciptanya (kebiasaan) normal baru," ujarnya.


Senada dengan ucapan Ketua PCNU Surabaya itu, pernyataan serupa juga diungkapkan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Hamri Al Jauhari. Ia setuju jika penerapan PPKM sebaiknya dicabut menjelang Ramadhan ini.


Ia berpendaapat hal itu bisa memberikan keleluasaan kepada masyarakat, terutama dalam melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci.


Meski begitu, ia juga turut menyampaikan pesan kepada masyarakat, jika ingin bebas tanpa batasan saat menjalani Ramdhan, maka warga harus patut terhadap standar protokol kesehatan.


Tidak bermaksud menyepelekan, namun menurut Hamri, masyarakat tiddaka perlu terlalu panik, sepanik saat awal kemunculan Covid-19 dulu.


"Tidak terlalu berlebihan khawatirnya, jadi kayak flu (biasa). Tapi tetap diwaspadai," pungkasnya.


Dapatkan berita terkini lainnya, serta viral hari ini di Indonesia terbaru dan terpopuler dari Pewarta.co.id melalui platform Google News.
close