Notification

×

Redaksi Samping

Medsos Samping

Ikuti kami di: / / / /

Translate

Billboard 1045x250 Dekstop

Bawah Navigasi Mobile

Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng untuk Pengusaha, Diganti Izin Ekspor

Selasa, 31 Mei 2022 | 19:05 WIB Last Updated 2022-05-31T12:05:15Z

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA


Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng untuk Pengusaha, Diganti Izin Ekspor
Ilustrasi minyak goreng curah

PEWARTA.CO.ID - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI mengubah skema subsidi minyak goreng bagi pengusaha, dari yang sebelumnya melalui pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi pemberian hak ekspor minyak goreng bagi pengusaha.

Dirjen Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, hal ini sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian ( Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam Permenperin itu, kata Putu, perusahaan sawit akan diberi opsi untuk mengubah pembayaran subsidi minyak goreng curah menjadi klaim hak ekspor.

"Di perubahan ketiga Permenperin nomor 26, dibuka opsi untuk klaim ke BPDPKS menjadi hak ekspor," terangnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/5/2022) kemarin.

Lanjutnya, meskipun subsidi minyak goreng dicabut, namun pemerintah menjamin harga minyak goreng curah aja tetap terjangkau bagi masyarakat yakni berkisar Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogramnya.

Putu mengungkapkan, saat ini terdapat 75 perusahaan yang terdata di mana 35 di antaranya telah berperan menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi dana BPDPKS dengan mengajukan izin ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng.

Dengan kata lain, 35 perusahaan tersebut tak lagi mendapat subsidi dari BPDPKS jika telah mendapat izin ekspor dari Kemenperin.

"Mereka itu eksportir produsen minyak goreng. Kami masih menunggu. Sementara itu, kami sudah menyampaikan data 35 perusahaan itu kepada Kemendag, bahwa mereka bersedia mengkonversi subsidi (yang seharusnya dibayarkan BPDPKS) menjadi hak ekspor, " kata Putu.

Putu juga menjelaskan realisasi penyaluran minyak goreng curah bersubsidi, di mana realisasi penyalurannya telah mencapai 64.586,26 ton atau 33,18 persen dari kebutuhan pada Maret 2022.

Sedangkan pada April 2022 penyaluran minyak goreng curah bersubsidi menjadi 210.835,14 ton atau 108,32 persen dari total kebutuhan yang sebesar 194.634.00 ton.

"Total sampai saat ini realisasi penyaluran sudah 442.672,27 ton atau 75,81 persen. Ini angka total kumulatif ya. Ada 75 industri yang terlibat, 299 distributor 1, distributor 2 ada 1.370, dan pengecer sudah mencapai 28.060. Angka ini terus bergerak ya," ungkapnya.


(jkd/anw)

Dapatkan berita terkini lainnya, serta viral hari ini di Indonesia terbaru dan terpopuler dari Pewarta.co.id melalui platform Google News.
close