Kementerian ATR/BPN Luncurkan Layanan Hotline untuk Percepat Layanan

Layanan hotline Kementerian ATR/BPN. (Dok. Resmi)

PEWARTA.CO.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta pegawai BPN agar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan respon cepat.

Hal itu seiring diluncurkannya layanan hotline melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 0811-1068-0000 yang gunanya untuk memudahkan masyarakat memberikan pengaduan apapun.

Layanan ini baru saja diluncurkan pada saat dibukanya Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

"Saya selalu wanti-wanti seperti itu, berikan pelayanan terbaik. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit," kata Hadi saat konferensi pers Rakernas.

Sebelum ini, Kementerian ATR/BPN juga telah lebih dulu meluncurkan program Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).

PELATARAN merupakan loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan

pelayanan pertanahan secara langsung tanpa harus melalui kuasa.

Layanan program PELATARAN dilakukan pada hari Sabtu-Minggu, khususnya bagi Kantor Pertanahan (Kantah) yang memiliki kriteria berkedudukan di ibu kota provinsi dengan rata-rata jumlah layanan diatas 2.000 berkas per bulan.

Sementara itu, total kantah yang akan membuka pelayanan akhir pekan berjumlah 107 unit.

Hadi juga mengingatkan, agar para pegawai BPN tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam melayani masyarakat.

"Saya sampaikan, bila saudara secara hukum melakukan pungli, maka tidak ampun, tidak ada ampun. Akan saya proses," tegas Hadi.

Apabila pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pertanahan (Kantah) yang sudah menjalankan sesuai prosedur dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka dikriminalisasi, maka dia tak segan-segan untuk membela mereka.

Selain membahas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Rakernas Kementerian ATR/BPN 2022 juga membahas terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk masih maraknya praktik mafia tanah di Indonesia.

Termasuk melakukan pembahasan terkait dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), utamanya soal rencana tata ruang dan pengadaan tanah.

Rakernas kali ini juga membahas strategi pembangunan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.