 |
| Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa, di Rumah Heritage Sam Ratulangi, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/5/2022). |
PEWARTA.CO.ID - Pengamat politik Wasisto Raharjo mengatakan bahwa deklarasi dini koalisi partai politik (parpol) diikuti penentuan calon presiden (capres) beserta calon wakil presiden (cawapres) dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menarik perhatian calon pemilih.
Ia menilai, keuntungan parpol yang melakukan deklarasi dini berpeluang meningkatkan elektabilitasnya.
Hal itu lantaran secara tak langsung dapat memengaruhi pilihan calon pemilik suara untuk menilai calon pilihannya lebih awal, otomatis dengan durasi lebih lama dibanding yang belum mengenalkan nama capresnya.
"Deklarasi dini koalisi dan capres dan cawapres untuk saat ini adalah upaya untuk menarik perhatian calon pemilih, terutama yang belum jelas pilihan politiknya. Bagi parpol menengah dalam prosentase kursi DPR, deklarasi itu perlu menaikkan elektabilitas partai," kata dia, Senin (18/7/2022).
Ia menambahkan, pembentukan koalisi partai lebih awal sesuai dengan dinamika politik dan masyarakat yang berkembang saat ini. Ia juga memprediksi koalisi parpol yang dideklarasikan lebih awal nantinya dapat mengubah peta dukungan publik.
Meski demikian, ia menegaskan jika koalisi harus dibentuk dari komposisi koalisinya, yakni perpaduan parpol yang memiliki paham politik yang sama.
Kalaupun itu hanya diisi secara homogen yakni para parpol menengah dan satu warna politik, tentu tidak merubah dukungan publik. Akan beda cerita kalau komposisi koalisi plural (parpol besar dan menengah bersatu dan plural warna politiknya), dukungan juga akan berubah," ucapnya seperti dilansir dari Tribunnews, Selasa (19/7).
Saat ditanya terkait Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk oleh Golkar, PPP dan PAN, apakah sudah baku dan ideal, ia berpendapatan kekuatan koalisi tersebut sedang mengarah ke sana.
Saya pikir secara umum belum ada formasi koalisi yang ideal dalam politik Indonesia karena tidak ada formula yang baku. Namun demikian, KIB dan bentuk koalisi lainnya yang hadir adalah upaya untuk menuju bentuk koalisi yang ideal sesuai dengan dinamika politik dan masyarakat yang berkembang saat ini," jelasnya.
