 |
| Bimtek Pemanfaatan platform digital kemitraan bagi Komunitas Informasi Masyarakat. (Pewarta.co.id/Eko) |
Melalui kehadiran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), dinilai menjadi solusi atas upaya penyerapan aspirasi tersebut.
Urgensinya, KIM akan menjadi komunikator yang berasal dari masyarakat untuk masyarakat.
"Jadi kami ingin memberikan dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri merasa dekat dengan informasi yang disampaikan. Dengan KIM, masyarakat bisa langsung bertanya jawab dan bertatap muka,” kata Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama, Kamis (28/7/2022).
Hasyim menambahkan, KIM bekerja untuk membantu mendiseminasikan informasi, meliterasi digital masyarakat, juga untuk menyerap aspirasi yang ada di dalam masyarakat.
 |
| Bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) |
"Dengan demikian, masyarakat lebih cepat terliterasi secara digital sehingga lebih mudah memahami informasi berkembang termasuk informasi tentang capaian dan program pemerintah," kata dia.
Untuk informasi, KIM dulunya merupakan akronim dari Kelompok Informasi Masyarakat, yang kemudian berubah menjadi Komunitas Informasi Masyarakat.
KIM dibedakan menjadi dua sisi, yakni pemerintah dan masyarakat.
Dari sisi pemerintah, terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota juga kementerian dan lembaga lainnya.
Dalam praktiknya, pola kerja KIM berbentuk kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kominfo berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, sementara KIM dan masyarakat sebagai aktornya.
"KIM dan pemerintah berada dalam kedudukan yang sama. Kami merasa saling membutuhkan atas tujuan yang sama untuk meliterasi digital masyarakat dalam komunikasi publik,” ucap Hasyim.
Hasyim juga menyebut, Kominfo memilik banyak media digital sebagai bentuk dukungan untuk KIM dalam mendiseminasikan informasi.
Melalui website dengan nama domain kim.id, KIM sudah terdaftar resmi akan menjadi mitra Kominfo yang juga diakui pemerintah.
“Website yang kami fasilitasi bagi KIM ini harus digunakan secara optimal. Untuk itu, kami melatih KIM untuk membuat atau mengunggah konten di website agar dapat dimanfaatkan untuk mendiseminasikan kegiatan mereka,” paparnya.
