 |
| Situasi terkini pasca bencana banjir dan longsor di Bali. (Dok. KompasID) |
PEWARTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menganggarkan dana sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan bencana alam.
Dana tersebut diambilkan dari APBD Provinsi Bali. Penggunaannya secara khusus akan diterapkan jika dalam kondisi darurat.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, saat ini anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Provinsi Bali masih mencukupi dan bisa digunakan untuk penanganan dampak bencana alam.
"Kalau yang darurat itu bisa dipakai. Di (APBD) provinsi masih ada Rp 30 miliar BTT. Itu bisa digunakan," kata dia seperti dikutip dari detikBali, Rabu (19/10/2022).
Baca juga: Bali Jadi Tempat Wisata Paling Bahagia Nomor Satu di Dunia Karena Hal Ini
Baca juga: Revitalisasi Pasar Besar Batu Capai 85 Persen, Tata Kelola Bakal Tiru PIK Jakarta
Lebih lanjut Koster menyebut, anggaran tersebut diperlukan untuk menangani kerusakan fasilitas akibat diterjang banjir dan longsor beberapa waktu lalu.
Namun saat ditanya mengenai kerugian materiil akibat banjir dan longsor di Bali tersebut pihaknya belum bisa memastikan nominalnya secara keseluruhan.
Sejauh ini BTT Provinsi Bali juga digunakan untuk perbaikan jembatan atau infrastruktur jalan yang rusak akibat banjir.
Namun menurutnya, proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru lantaran masih harus memikirkan desain konstruksi demi kelayakan jembatan.
"Tidak bisa buru-buru karena harus didesain dulu konstruksinya dan sebagainya," ungkapnya.
Baca juga: 10 Tempat Wisata Paling Bahagia di Dunia Versi Club Med, Bali Teratas Kalahkan Barcelona dan Dubai
Baca juga: Jakarta Bird Land, Wahana Baru Ancol Bakal Dibuka Akhir Tahun 2022, Seperti Apa?
Bahkan menurutnya, saat ini ada yang lebih menjadi prioritas ketimbang memikirkan proses perbaikan infrastruktur tersebut, yakni penanganan korban terdampak agar mendapat jaminan keselamatan yang layak.
"Ada yang mengungsi seperti di Jembrana, harus diselamatkan. Dijamin kebutuhan makan dan airnya," tukasnya.
