 |
| Seluruh APK dan iklan kampanye diminta untuk tidak ditayangkan lagi selama masa tenang Pemilu 2024. |
PEWARTA, POLITIK - Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Kampanye Pemilu 2024 Jawa Timur yang terdiri dari Bawaslu Jatim, KPU Jatim, dan KPID Jatim, mengimbau kepada seluruh pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk tidak menayangkan iklan kampanye selama masa tenang.
Adapun masa tenang Pemilu 2024 dimulai pada Minggu (11/2/2024) hingga Selasa (13/2/2024).
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits menegaskan, larangan kampanye selama masa tenang diatur dalam Undang-undang Pemilu.
"Pasal 278 melarang aktivitas kampanye selama masa tenang. Sanksinya pun tegas. Pasal 523 menyebutkan, pelanggar bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta," terangnya.
Warits juga mengimbau agar tidak ada aktivitas kampanye di luar jadwal, termasuk pengumuman hasil survei atau jajak pendapat.
Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Gogot Cahyo Baskoro, menambahkan bahwa tahapan Kampanye Pemilu 2024 yang dimulai 28 November 2023 telah berakhir pada 10 Februari 2024.
"Peserta Pemilu telah melaksanakan kampanye selama 75 hari dengan berbagai metode yang diperbolehkan menurut Undang-undang," ujar Gogot.
Gogot meminta seluruh Peserta Pemilu 2024 untuk tidak menyelenggarakan kampanye dalam bentuk apapun selama masa tenang, termasuk iklan di media massa cetak, elektronik, dan online.
Ia juga mengimbau kepada media massa untuk turut menjaga kondusivitas situasi jelang Pemungutan Suara pada 14 Februari 2024.
KPID Jatim siap mendukung kepatuhan terhadap aturan dalam masa tenang.
"Kami terus melakukan monitoring terhadap lembaga penyiaran di Jawa Timur. Kami mengingatkan agar lembaga penyiaran tidak memuat iklan kampanye, jajak pendapat, atau survei tentang peserta Pemilu selama hari tenang," tegas Ketua KPID Jatim, Immanuel Yosua Tjiptosoewarno.
Yosua berharap lembaga penyiaran di Jawa Timur benar-benar patuh terhadap aturan.
"Mari kita jaga dan sukseskan Pemilu 2024," pungkasnya.
