 |
| Ilustrasi. Tren perkembangan bisnis properti 2024 di Indonesia. (Dok. Freepik) |
PEWARTA, BISNIS - Dinamika bisnis properti di Indonesia yang terjadi pada tahun 2023 lalu, menunjukkan pengaruh yang signifikan dari faktor ekonomi domestik dan intervensi kebijakan pemerintah.
Menyadari dampak multipler sektor properti terhadap perekonomian, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.
Menurut Chief Economist Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, pemerintah telah merespons dinamika ekonomi dengan memberikan insentif fiskal.
Sejak November 2023, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) kembali diberlakukan, dengan cakupan insentif yang diperluas, terutama untuk pembelian rumah pertama dengan harga hingga Rp5 juta.
"Diperkirakan bahwa kebijakan insentif fiskal berupa PPN-DTP yang dikombinasikan dengan kebijakan pelonggaran LTV akan efektif dalam meningkatkan kinerja sektor properti di 2024," kata Sunarsip dikutip Okezone, Jumat (2/2/2024).
Pengalaman pada tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa kebijakan serupa berhasil mendorong pertumbuhan sektor ekonomi terkait, seperti konstruksi, real estate, konsumsi rumah tangga, dan investasi bangunan.
Selain PPN-DTP, faktor-faktor seperti peningkatan permintaan dari pengguna akhir, khususnya pada proyek perumahan tapak, serta suku bunga KPR yang tetap rendah, diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan sektor properti.
Sunarsip memproyeksikan bahwa pengembang dengan fokus pada rumah tapak dan kawasan industri akan mengalami pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi.
"Diproyeksikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dan BI di atas akan mendukung pertumbuhan penjualan perumahan sebesar 5% hingga 10% pada tahun 2024, khususnya bagi pengembang besar. Kenaikan pertumbuhan penjualan perumahan juga diperkirakan terjadi pada pengembang kelas menengah dan kecil," ujarnya.
Sementara itu, Sunarsip melihat potensi bisnis properti pasca-pemilihan umum 2024 menjadi lebih dinamis, tergantung pada keberlanjutan kondisi politik yang kondusif dan hasil pemilihan yang sesuai harapan masyarakat.
Menanggapi masalah backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta keluarga dan pertambahan 700–800 ribu keluarga baru setiap tahunnya, Sunarsip menyoroti komitmen tinggi dari calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 terkait penyediaan perumahan layak.
"Berdasarkan pada dokumen visi dan misi para calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, setidaknya sebanyak 2 juta rumah diperkirakan akan dibangun setiap tahunnya oleh pemerintahan baru mendatang, atau dua kali lipat dibanding program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," katanya.
Pada intinya, Sunarsip mengaku optimis terhadap perkembangan bisnis properti di tahun 2024, dengan harapan bahwa kebijakan dan komitmen pemerintah akan membuka peluang baru dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor properti Indonesia.
