OJK: Penggunaan Kontak Darurat untuk Penagihan Pinjaman Online Termasuk Praktik Ilegal

Ilustrasi kontak darurat pinjol ilegal (Dok. Ist)

Pewarta.co.id Masih banyak keluhan dari masyarakat tentang cara penagihan pinjaman online (pinjol). 

Seringkali, penagih pinjaman menghubungi kontak orang terdekat peminjam. Banyak peminjam juga memberikan izin kepada perusahaan pinjol untuk mengakses daftar kontak mereka. 

Penagih pinjaman biasanya hanya menjalankan tugas mereka, tetapi seringkali melanggar etika dalam prosesnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa penagihan yang melibatkan kontak yang tidak relevan adalah ilegal. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa konsumen harus bisa membedakan pinjol yang legal dari yang ilegal. 

"Mesti dibedain pinjol legal dan ilegal. Kalau pinjol legal itu cuma tiga [syarat]. CAMILAN, camera microphone sama location. Tapi kalau udah sampai minta kontak-kontak, kita itu berarti ilegal," jelas perempuan yang akrab disapa Kiki itu selepas acara Investment Expo 2023 di Central Park, Jakarta, dikutip Kamis (22/8).

Menurut Kiki, pinjol yang legal hanya memerlukan akses ke tiga hal: kamera, mikrofon, dan lokasi. Jika pinjol sudah meminta kontak-kontak lain, maka itu bisa jadi ilegal. 

"Jadi kalau sudah nanya kontak berapa ini itu, itu harus hati-hati," pungkas Kiki.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa data pribadi harus digunakan sesuai dengan tujuan yang diketahui oleh pemiliknya. 

Pasal 20 UU PDP menyatakan bahwa pengendali data harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data untuk memproses data pribadi mereka. 

Artinya, orang yang menjadi kontak darurat juga harus memberikan persetujuan secara langsung, bukan hanya berdasarkan izin dari peminjam.

Selain itu, OJK telah menetapkan aturan baru untuk penagih utang pinjol yang mulai berlaku pada 2024. 

Aturan ini menetapkan bahwa kontak darurat tidak boleh digunakan untuk menagih utang. Kontak darurat hanya digunakan untuk memastikan keberadaan debitur jika tidak bisa dihubungi. 

Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P lending harus mengonfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. 

Dengan aturan baru ini, diharapkan proses penagihan pinjaman online menjadi lebih adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.