Bawaslu: Seluruh Pemangku Kepentingan Harus Wujudkan Pilkada Aman dan Berintegritas
 |
| Anggota Bawaslu, Puadi. (Dok. ANTARA) |
PEWARTA.CO.ID - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 diharapkan dapat berlangsung dengan aman dan berintegritas. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menekankan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pilkada yang sukses.
Menurut Puadi, semua pihak terkait perlu memiliki komitmen yang sama demi menjaga pemilu yang damai, jujur, dan sesuai aturan.
Puadi menegaskan bahwa baik penyelenggara maupun pengawas pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong semua stakeholder dalam pemilihan ini agar bersama-sama berkomitmen terhadap nilai-nilai integritas dan perdamaian. Hal ini mencakup semua pihak, mulai dari calon kepala daerah, partai politik, hingga elemen masyarakat dan aparat keamanan.
"Semua stakeholder pemilihan, termasuk calon kepala daerah, partai politik, aparat keamanan, dan elemen masyarakat perlu didorong untuk mengambil inisiatif yang sama," kata Puadi, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu.
Puadi menambahkan bahwa komitmen bersama dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan jalannya proses pemilihan dengan aman, jujur, dan adil. Selain itu, proses pemilu harus tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku.
"Komitmen bersama ini dimaksudkan untuk menjaga kedamaian, sikap jujur dan adil dalam pemilihan, mematuhi aturan hukum, menjaga persatuan dan kesatuan, serta siap menerima hasil pemilihan," ungkapnya.
Lebih jauh, Bawaslu melalui fungsinya sebagai pengawas pemilu, tidak hanya bertanggung jawab dalam memastikan proses dan hasil yang sesuai standar, tetapi juga untuk menciptakan situasi yang aman dan damai. Menurut Puadi, pemilihan bisa disebut berintegritas jika dapat terlaksana dengan damai tanpa adanya gangguan yang berarti.
Kampanye damai harus diperbanyak
Pada tanggal 25 September 2024, pasangan calon kepala daerah, partai politik, dan tim kampanye telah mulai melakukan kampanye mereka. Dalam kaitannya dengan hal ini, Puadi menyarankan agar kegiatan seperti deklarasi pemilihan damai dan berintegritas lebih sering dilakukan selama masa penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, salah satu alasan di balik usulan ini adalah untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang sering muncul selama proses pemilu, seperti polarisasi masyarakat, penggunaan isu SARA, dan kuatnya dukungan publik terhadap salah satu calon yang bisa memicu konflik.
Puadi menegaskan bahwa potensi perpecahan di masyarakat harus menjadi perhatian serius bagi penyelenggara dan pengawas pemilu, sehingga setiap pihak harus lebih waspada terhadap dampak buruk yang mungkin terjadi.
Dengan demikian, komitmen bersama dari semua stakeholder sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas selama pemilu, sehingga Pilkada 2024 dapat terlaksana dengan aman dan berintegritas.
Pengawasan dan tanggung jawab Bawaslu
Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan.
Bawaslu bertanggung jawab untuk memantau, mengawasi, dan memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya berlangsung jujur dan adil, tetapi juga dalam kondisi yang aman.
Puadi menambahkan, Bawaslu terus berupaya mengantisipasi potensi pelanggaran, termasuk potensi terjadinya kekerasan atau pelanggaran yang berpotensi memicu konflik selama masa kampanye dan pemilu.
Secara keseluruhan, peran Bawaslu tidak terbatas pada menjaga proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi para pemilih dan calon.
Dengan sinergi antara penyelenggara, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan berintegritas.
