DPRD Kritik Ganjil Genap, Sebut Tak Efektif Atasi Macet Jakarta
 |
| Ilustrasi - Sejumlah pengendara sepeda motor terjebak kemacetan di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (14/10/2024). (Dok. ANTARA). |
PEWARTA.CO.ID - Kebijakan ganjil genap di Jakarta kembali menuai sorotan. Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyampaikan kritik tajam terhadap sistem rekayasa lalu lintas tersebut yang menurutnya belum menyentuh akar persoalan kemacetan di ibu kota.
Menurut Rio, pendekatan yang selama ini diambil oleh Pemprov DKI Jakarta bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah kemacetan secara menyeluruh.
"Kita tidak bisa terus bertumpu dengan 'kebijakan tambal sulam'. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Ia menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah daerah yang di satu sisi pernah mewacanakan penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), namun di sisi lain masih mengandalkan ganjil genap sebagai solusi utama mengatur lalu lintas.
"Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek," tegasnya.
Rio juga menilai kebijakan ganjil genap justru bisa menimbulkan efek yang berlawanan dari tujuannya. Ia menyebut adanya kecenderungan masyarakat menengah ke atas untuk membeli kendaraan kedua guna menghindari pembatasan ini.
"Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru," katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menanggapi bahwa pemerintah belum akan menerapkan kebijakan ERP dalam waktu dekat. Fokus saat ini, menurutnya, adalah pada peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi umum.
ERP sendiri merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas melalui pungutan retribusi elektronik bagi kendaraan yang melintasi jalan-jalan tertentu di jam sibuk. Sistem ini bertujuan menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendukung pendanaan layanan angkutan umum.
Syafrin menjelaskan bahwa sistem ganjil genap tetap diberlakukan di 25 titik wilayah Jakarta sebagai bagian dari upaya mengendalikan lalu lintas harian.
Polemik soal efektivitas ganjil genap memang terus mencuat, terutama ketika jumlah kendaraan pribadi di ibu kota terus bertambah. Banyak pihak mendorong agar Pemprov DKI segera menyusun strategi transportasi jangka panjang yang berbasis integrasi, efisiensi, dan keberlanjutan.
