Heboh Video Dugem di Bengkalis, Warga Desak Tempat Hiburan Malam Ditutup!
 |
| Sebuah video viral yang memperlihatkan aktivitas dugem di sebuah tempat hiburan malam di Kota Bengkalis, Riau. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID - Sebuah video yang memperlihatkan aktivitas hiburan malam di Kota Bengkalis, Riau, memicu kehebohan di media sosial.
Rekaman berdurasi tiga menit itu menampilkan sekelompok pemuda-pemudi tengah berjoget diiringi musik keras dan lampu kelap-kelip ala diskotik. Lokasi diduga berada di sebuah ruko yang terletak di kawasan pesisir.
Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @user0yhrr14yjq pada Kamis (1/5/2025), dan langsung menyedot perhatian publik.
Dalam waktu singkat, unggahan itu telah ditonton lebih dari 33 ribu kali, mendapat 792 likes, dan 144 komentar yang sebagian besar berisi kecaman dan kritik tajam terhadap kegiatan tersebut.
Yang membuat warganet semakin geram adalah judul video yang menyertakan kalimat, “Bukan Bengkalis Kalau Tak Tembak2.”
Frasa itu dinilai memprovokasi dan memperburuk citra daerah, terlebih karena dikaitkan dengan aktivitas dugem yang tidak sesuai dengan norma lokal.
Respons keras pun datang dari warga Bengkalis, baik di dunia maya maupun di lapangan. Banyak pihak menuntut agar tempat hiburan malam yang menjadi lokasi video tersebut segera ditutup.
Warga menilai aktivitas tersebut meresahkan, apalagi dilakukan secara terbuka di tengah lingkungan yang dikenal religius.
“Kami minta aparat dan pemerintah daerah bertindak. Ini sudah merusak moral generasi muda,” tulis salah satu komentar netizen yang viral.
Tak hanya masyarakat umum, beberapa tokoh lokal Bengkalis juga angkat bicara dan mendesak penindakan tegas terhadap tempat hiburan yang melanggar aturan dan mencemari nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang, termasuk aparat kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis, belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait viralnya video tersebut dan keberadaan tempat hiburan malam yang dipersoalkan.
Namun, tekanan publik terus meningkat, mendorong pemerintah daerah untuk segera turun tangan dan melakukan penelusuran lebih lanjut atas kegiatan tersebut.
