Terungkap! 53 Sekolah Rakyat Dibangun di Kantong Kemiskinan, Siap Angkat Anak Putus Sekolah
 |
| Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (tengah) memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Dok. ANTARA). |
PEWARTA.CO.ID - Pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat yang menyasar wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa 53 titik Sekolah Rakyat yang tengah direncanakan tersebar di area yang selama ini dikenal sebagai kantong-kantong kemiskinan di Indonesia.
“Lokasi 53 sekolah rakyat itu kami sudah melihat berada di wilayah-wilayah kantong kemiskinan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa daerah-daerah yang dipilih bukan hanya miskin secara ekonomi, tapi juga menunjukkan tingginya jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar program seremonial, tetapi berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.
“Ini adalah contoh bagaimana salah satu program yang betul-betul evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti),” tambahnya.
BPS berperan penting dalam penyediaan data untuk program ini dengan memanfaatkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Data tersebut kemudian digunakan oleh Kementerian Sosial untuk merancang lokasi dan skema pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan berasrama ini. Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin, termasuk mereka yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Pemerintah menargetkan 53 sekolah pertama sudah selesai dibangun dan siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juni 2025. Sekolah-sekolah tersebut akan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti aset milik Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah lainnya.
Namun, angka ini bukanlah akhir dari komitmen pemerintah. Sepanjang 2025, total akan ada 200 Sekolah Rakyat yang disiapkan. Dari jumlah tersebut, 147 unit akan dibangun secara baru, sementara sisanya memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia.
Fokus utama dari pembangunan ini adalah menyasar wilayah-wilayah berpenduduk padat dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal juga memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan melalui pendidikan.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari visi besar Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan menyediakan pendidikan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
