Viral Seruan Demo 25 Agustus di DPR, Partai Buruh dan BEM SI Buka Suara
 |
| Viral Seruan Demo 25 Agustus di DPR, Partai Buruh dan BEM SI Buka Suara. |
PEWARTA.CO.ID — Seruan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025 tengah ramai diperbincangkan di media sosial.
Aksi ini disebut-sebut diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia”, dengan mengajak masyarakat, buruh, petani, hingga mahasiswa untuk ikut turun ke jalan.
Dalam narasi yang beredar, aksi tersebut menuntut pengusutan dugaan kasus korupsi yang menyeret keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.
"Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," tulis ajakan itu, sebagaimana dilansir dari laman Tempo, pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Selain itu, pesan tersebut juga mengangkat isu kenaikan pajak, polemik utang negara, hingga kesenjangan kesejahteraan antara DPR dan masyarakat yang dinilai semakin melebar.
Partai Buruh sebut aksi besar digelar 28 Agustus, bukan 25 Agustus
Menanggapi isu tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklarifikasi bahwa meskipun beberapa isu dalam seruan demo itu sejalan dengan agenda perjuangan buruh, pihaknya tidak akan ikut aksi pada 25 Agustus.
"Puluhan ribu buruh dari pelbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara," kata Said melalui pesan singkat, Jumat, 22 Agustus 2025.
Namun, Said menegaskan aksi itu akan digelar pada 28 Agustus 2025 dengan mengusung tema “Hapus Outsorcing dan Tolak Upah Murah”.
Demonstrasi tersebut juga akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah industri seperti Serang, Banten; Samarinda, Kalimantan Timur; hingga Makassar.
Menurut Said, aksi itu bertujuan mendesak pemerintah agar menunjukkan keberpihakan kepada kelas pekerja yang hingga kini masih tertekan oleh kebijakan upah rendah.
“Upah ini tak sejalan dengan formula yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan 168, khususnya terkait inflasi hingga pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Tak hanya soal upah, Partai Buruh juga menyoroti tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan. "Ini potret nyata jurang kesenjangan di negeri ini," ujar Said, menegaskan ketimpangan antara penghasilan pekerja yang rata-rata hanya Rp 5 juta per bulan.
BEM SI Kerakyatan bantah ikut aksi 25 Agustus
Sementara itu, Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menegaskan pihaknya tidak akan ikut aksi pada 25 Agustus mendatang.
"Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar," kata Pasha.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar aksi protes pada 21 Agustus 2025 di depan gedung DPR dengan membawa tuntutan berbeda. Dalam aksi tersebut, BEM SI Kerakyatan mendesak pembatalan pembahasan RUU yang dinilai bermasalah serta mengkritik kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan oligarki.
"Demokrasi harusnya menjadi milik semua, bukan militer yang kian masuk ke ranah sipil dan kebijakan yang dijalankan malah menyebabkan kerugian rakyat," ujar Pasha.
