Menkeu Purbaya Siap Longgarkan PNBP Demi Percepat Proyek Agrinas Pangan di Papua
 |
| Ilustrasi |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk memberikan relaksasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam mendukung percepatan proyek strategis PT Agrinas Pangan di Papua.
Menurutnya, kebijakan ini perlu ditempuh meski berisiko mengurangi penerimaan negara dalam jangka pendek.
"Kalau menurut saya sih kantong kiri kantong kanan. Kalau kurangnya dia minta ke saya juga. Saya pajakin, minta ke saya juga. Buat apa?" kata Purbaya usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) malam.
Purbaya menjelaskan bahwa relaksasi PNBP ini dianggap lebih efektif dibanding menunggu program menghasilkan pendapatan yang signifikan.
Ia menekankan bahwa percepatan pelaksanaan proyek lebih penting agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Adapun PNBP yang dimaksud berkaitan dengan biaya Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan.
Meski kewenangan sepenuhnya berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Purbaya memastikan pihaknya mendukung langkah tersebut.
"Itu tanah lah, mau buat HGU dia mesti bayar PNBP dulu untuk HGU-nya. Itu sebetulnya bukan di kami, tapi di ATR/BPN," ungkapnya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan proyek-proyek prioritas tidak terganggu akibat beban biaya. Dengan relaksasi PNBP, ia berharap program pangan strategis ini dapat segera berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi maupun finansial.
