Apakah DC Akulaku Masih Aktif di 2026? Begini Pola Penagihan Terbarunya Setelah Banyak Aduan Nasabah

Ilustrasi. Apakah DC Akulaku Masih Aktif di 2026? (Dok. Image Generator)

PEWARTA.CO.ID — Dalam beberapa tahun terakhir, nama "DC Akulaku" kerap muncul di kolom aduan konsumen, forum media sosial, dan percakapan publik tentang praktik penagihan fintech di Indonesia.

Kasus-kasus yang tersebar—from chat yang menekan hingga laporan kunjungan ke rumah—membuat pertanyaan sederhana namun penting: apakah DC Akulaku masih aktif di 2026, dan jika ya, seperti apa pola penagihan yang dipakai setelah banjir aduan nasabah? Artikel ini menyajikan telaah investigatif yang menggabungkan bukti publik, regulasi yang relevan, dan prediksi tren operasional menjelang 2026.

Menjawab pertanyaan tentang keberadaan dan aktivitas DC (debt collector) Akulaku tidak cukup dengan mendengar satu atau dua aduan. Perlu dilihat rangkaian bukti dokumenter—pengumuman perusahaan, regulasi OJK terkait penagihan, laporan jurnalis, serta keluhan terverifikasi dari konsumen.

Sejak Akulaku berekspansi di Indonesia, operator penagihan pihak ketiga yang bekerja untuk platform pinjaman digital menjadi sorotan karena praktik yang dianggap melampaui batas privasi, melibatkan pihak ketiga (seperti RT/RW), atau menggunakan bahasa ancaman. Beberapa laporan konsumen dan artikel investigasi menempatkan Akulaku dalam daftar platform yang menerima banyak keluhan mengenai penagihan.

Di sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah aturan nasional telah memperjelas batasan terkait teknik penagihan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara jasa keuangan, termasuk fintech lending.

POJK dan sejumlah pernyataan OJK menegaskan bahwa praktik penagihan yang mengintimidasi, memakai ancaman, atau menimbulkan tekanan psikologis dilarang. Kebijakan ini menjadi kerangka hukum yang akan sangat memengaruhi praktik DC Akulaku pada 2026 — apakah perusahaan memilih kontrol internal yang lebih ketat, mengganti vendor penagihan, atau menyesuaikan script dan SOP lapangan agar patuh regulasi.

Jejak aduan dan pola historis: Apa yang sudah terlihat

Sejak beberapa tahun lalu, forum konsumen dan media lokal mendokumentasikan pola aduan yang berulang: nasabah mengaku dihubungi berulang oleh nomor pribadi DC, mendapat pesan yang menyebutkan keluarga atau kontak darurat, sampai laporan adanya kunjungan ke alamat yang terdaftar.

Pola ini bukan unik untuk satu aplikasi; namun, frekuensi aduan terkait Akulaku cukup menonjol sehingga memicu pemberitaan investigatif dan reaksi dari regulator.

Aduan yang paling sering muncul adalah frekuensi komunikasi yang tinggi, bahasa yang mengintimidasi, dan penggunaan data kontak darurat tanpa izin jelas.

Di banyak kasus, pengguna melaporkan bahwa penagihan mulai menanjak terutama setelah keterlambatan 2–3 bulan gagal bayar (galbay).

Praktik mengintensifkan kontak—dari panggilan telepon, SMS, pesan WhatsApp, sampai upaya mengontak kerabat—tercatat dalam banyak keluhan. Namun penting dicatat: tidak semua laporan menunjukkan praktik ilegal; sebagian metode penagihan dilakukan oleh pihak ketiga yang mengklaim beroperasi sesuai perjanjian dan ketentuan layanan.

Perdebatan kuncinya: apakah vendor penagihan tersebut benar-benar mengikuti aturan OJK dan undang-undang terkait perlindungan data pribadi?

Regulasi yang mengubah medan permainan penagihan

Pada tataran regulasi, POJK dan kebijakan terkait perlindungan konsumen menempatkan syarat tegas bagi penyelenggara jasa keuangan. Peraturan terbaru menggarisbawahi bahwa penagihan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik, ancaman pidana yang tidak berdasar, atau tekanan psikologis.

Selain itu, ada ketentuan tentang kewajiban transparansi identitas penagih, batasan waktu penagihan, dan pengaturan tentang penggunaan pihak ketiga. Interpretasi dan implementasi aturan ini di lapangan menjadi faktor penentu apakah praktik DC Akulaku akan berubah drastis menuju 2026 atau tetap mengandalkan cara-cara lama.

Tambahan lagi, publikasi dan diskusi di level kementerian dan OJK mengenai tata cara penagihan fintech memperkecil ruang gerak untuk praktik yang agresif. Misalnya, sejumlah artikel dan pernyataan menegaskan bahwa kunjungan DC ke rumah dapat dilakukan namun dengan syarat tertentu—seperti mendapatkan persetujuan nasabah dalam perjanjian awal atau setelah upaya penyelesaian internal.

Penerapan syarat-syarat tersebut menjadi penentu apakah DC lapangan benar-benar kembali aktif di skala luas pada 2026, atau hanya melakukan pendekatan yang lebih terstandarisasi.

Ilustrasi. Seorang wanita menerima telepon dengan ekspesi datar. (Dok. Pewarta.co.id)

Pola penagihan DC Akulaku yang terlihat — terverifikasi dan terindikasi

Berdasarkan pengumpulan laporan publik dan kebijakan internal yang dipublikasikan oleh Akulaku, beberapa pola penagihan dapat diidentifikasi: pertama, tahap komunikasi berjenjang—mulai dari notifikasi otomatis, panggilan pengingat, hingga eskalasi ke pihak ketiga bila tunggakan berkepanjangan.

Kedua, penggunaan data alternatif (kontak darurat) untuk menemukan nasabah; ketiga, negosiasi penyelesaian dimediasi melalui tawaran cicilan atau pembayaran sedikit sebagai syarat penghapusan denda. Akulaku sendiri menampilkan prosedur penanganan keluhan dan kanal layanan pelanggan, namun gap antara kebijakan resmi dan pengalaman nasabah di lapangan menjadi titik kritis investigasi.

Penting untuk membedakan antara praktik resmi (yang tertulis di terms & conditions) dan praktik di lapangan oleh vendor DC. Banyak aduan menunjukkan adanya agen atau kontraktor yang bertindak di luar SOP—menggunakan ancaman, menyebarkan data, atau mengintervensi lingkungan sosial nasabah.

Ini menimbulkan pertanyaan: apakah Akulaku masih mengontrak vendor yang sama, atau melakukan restrukturisasi kontrak dan pengawasan sejak gelombang aduan? Jawaban parsial datang dari langkah-langkah publik yang diambil industri fintech dan regulator untuk memperketat pengawasan sejak 2023–2025.

Bagaimana perusahaan biasanya merespons ketika aduan menumpuk?

Ketika volume aduan meningkat, perusahaan fintech umumnya melakukan beberapa langkah respons: pertama, memperbarui SOP penagihan dan mengeluarkan training ulang untuk vendor; kedua, memperketat persyaratan kontrak dengan pihak ketiga—misalnya sertifikasi profesi penagih atau kewajiban pelaporan internal; ketiga, meninjau teknologi yang digunakan untuk verifikasi data dan contact tracing agar meminimalkan kesalahan target.

Di beberapa kasus, platform juga melancarkan kampanye komunikasi publik untuk menenangkan pengguna dan menegakkan citra kepatuhan. Langkah-langkah ini bukan sekadar PR: penuh aduan dapat memicu sanksi administratif dari regulator. Perubahan-perubahan serupa sudah terlihat di beberapa pemain fintech yang ingin menjaga lisensi operasionalnya.

Prediksi: Apakah DC Akulaku akan tetap aktif di 2026?

Berdasarkan bukti regulasi, praktik industri, dan jejak aduan publik, kemungkinan besar entitas penagihan yang bekerja untuk Akulaku masih akan eksis pada 2026—tetapi dalam bentuk yang lebih terkendali dan terstandarisasi.

Ada beberapa alasan logis untuk prediksi ini:

Pertama, model bisnis paylater/fintech lending mengandalkan mekanisme penagihan untuk mengelola risiko kredit; meniadakan penagihan pihak ketiga secara total tanpa mengganti sistem internal dapat menaikkan risiko piutang bermasalah.

Kedua, regulator cenderung mengatur daripada melarang total; artinya DC tetap boleh beroperasi namun dengan aturan main yang lebih ketat. Ketiga, bukti langkah optimasi dan klaim perbaikan proses oleh perusahaan menandakan usaha untuk menyeimbangkan penagihan dan kepatuhan.

Namun kata kuncinya adalah “lebih terkendali”. Praktik seperti penggunaan data kontak darurat tanpa persetujuan eksplisit diprediksi akan mendapat pembatasan lebih ketat atau protokol jelas tentang validitas penggunaan data tersebut.

Selain itu, pengawasan terhadap vendor akan meningkat — di mana perusahaan harus bisa menunjukkan bukti training, sertifikat profesional, dan audit atas kegiatan lapangan untuk menghindari sanksi.

Jika Akulaku gagal menyesuaikan SOP dan pengawasan vendor, ada risiko denda administratif dan kehancuran reputasi yang membawa biaya operasional lebih besar daripada biaya mengubah pola penagihan.

Prediksi pola penagihan DC Akulaku di 2026

1) Automasi yang lebih dominan sebelum eskalasi: Sistem notifikasi otomatis —email, SMS, push notification— akan menjadi lapisan pertama untuk mengurangi konfrontasi manusia dan mengurangi klaim intimidasi. Hanya akun dengan keterlambatan signifikan yang akan diekskalasi ke DC lapangan.

2) Standarisasi identitas penagih dan bukti aktivitas: Setiap petugas lapangan akan diminta menunjukkan identitas resmi, kartu sertifikasi, dan bukti kunjungan yang direkam secara digital (foto lokasi, tanda tangan penerima apabila ada), untuk memastikan transparansi.

3) Persetujuan eksplisit untuk kunjungan rumah: Perusahaan akan mengamankan persetujuan tertulis atau klausul dalam perjanjian pinjaman tentang kemungkinan kunjungan lapangan—serta batasan waktu dan frekuensi—agar kunjungan tidak dianggap pelanggaran privasi. Jika persetujuan tak ada, kunjungan akan dibatasi atau dilarang.

4) Penggunaan data yang lebih hati-hati: Penggunaan kontak darurat akan dibatasi hanya untuk verifikasi identitas dan bukan sebagai sarana tekanan. Kebijakan “right to be forgotten” atau permintaan penghapusan data akan semakin relevan seiring kenaikan kesadaran dan putusan yudisial terkait privasi data di masa depan.

5) Negosiasi berbasis solusi dan opsi restrukturisasi: Untuk mengurangi konflik, pendekatan yang diutamakan adalah opsi restrukturisasi cicilan, remisi denda, atau program penyelesaian yang difasilitasi oleh platform sebelum melibatkan pihak ketiga. Strategi ini juga mengurangi biaya penagihan dan risiko reputasi.

Ilustrasi. Petugas debt collector (DC) lapangan. (Dok. Pewarta)

Risiko dan titik lemah implementasi

Meskipun prediksi menunjukkan pergeseran menuju praktik yang lebih patuh, ada sejumlah risiko implementasi yang nyata.

Pertama, vendor DC yang beroperasi di lapangan sering kali terdiri dari banyak kontraktor kecil dengan standar operasional beragam; memastikan kepatuhan seragam adalah tantangan manajemen.

Kedua, tekanan target pemulihan utang dapat mendorong perilaku agresif jika insentif vendor masih berbasis komisi kotor.

Ketiga, kekosongan penegakan hukum atau lambatnya proses pengaduan pelanggan dapat meminimalkan efek jera bagi pelanggar. Untuk menutup celah ini, kombinasi pengawasan regulator, audit independen, dan peran aktif asosiasi industri dibutuhkan.

Apa yang dapat dilakukan nasabah sekarang?

Nasabah yang menerima kontak penagihan harus tahu hak mereka dan langkah praktis untuk merespons.

Pertama, minta identitas lengkap penagih dan catat waktu serta isi percakapan.

Kedua, simpan bukti komunikasi (screenshot chat, rekaman panggilan jika sah menurut hukum setempat).

Ketiga, laporkan praktik intimidasi ke OJK atau kanal pengaduan konsumen terkait, serta ke pihak berwenang jika ada ancaman pidana.

Keempat, negosiasikan langsung dengan layanan pelanggan platform sebelum mengangkat masalah ke pihak ketiga. Mengetahui hak dan dokumentasi yang rapi memperkuat posisi nasabah saat menuntut ganti rugi atau klarifikasi.

Rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan penyalahgunaan penagihan

Pada level kebijakan publik, diperlukan sejumlah langkah untuk menyeimbangkan kepentingan pemulihan kredit dan perlindungan konsumen.

Regulasi harus mengharuskan transparansi kontrak vendor, audit periodik atas praktik penagihan, dan sanksi tegas bagi pelanggaran serius.

Selain itu, penguatan perlindungan data pribadi—termasuk aturan tegas soal penggunaan kontak darurat—akan mengurangi penyalahgunaan.

Keterlibatan organisasi konsumen dalam forum regulasi juga penting agar perumusan aturan lebih responsif terhadap pengalaman lapangan.

Bagaimana media dan publik harus memantau perkembangan?

Media investigatif dan pengawas publik perlu terus melacak tiga indikator utama: jumlah aduan resmi yang masuk ke OJK/komisi perlindungan konsumen, perubahan kebijakan internal perusahaan (mis. perjanjian pengguna dan SOP vendor), serta praktik di lapangan yang dapat diverifikasi melalui wawancara dan dokumen.

Tren penurunan aduan belum tentu mencerminkan perbaikan bila indikator transparansi tidak ada; justru, pengurangan aduan yang disertai audit independen menjadi sinyal perbaikan yang lebih dapat dipercaya.

Sebuah catatan penting: transformasi praktik penagihan—dari agresif ke patuh—bukan proses semalam. Ia memerlukan perubahan kontrak, pelatihan SDM, investasi teknologi, dan pengawasan eksternal.

Oleh karena itu, di 2026 kita kemungkinan melihat kombinasi tindakan: beberapa vendor yang berinvestasi pada tata kelola yang baik akan tetap bertahan, sementara vendor lain yang terbiasa dengan praktik longgar akan berguguran atau direstrukturisasi.

Di akhir penjelasan ini, menjawab langsung: berdasarkan bukti regulasi dan pola industri yang teramati, DC Akulaku kemungkinan besar masih aktif di 2026, namun dalam bentuk yang lebih terstandarisasi dan diawasi ketat — perubahan yang muncul akibat banyaknya aduan nasabah dan tekanan regulator.

Perhatian pada kata kunci seperti pola penagihan DC Akulaku dan aturan penagihan DC Akulaku tetap relevan karena ini akan menjadi fokus pengawasan publik dan regulator selama periode transisi tersebut.

Catatan penting: Artikel ini disadur dari berbagai sumber yang diolah menggunakan bantuan AI. Penjelasan yang bersifat prediksi ataupun teknis dapat mengalami perbedaan fakta bergantung kebijakan perusahaan terkait.

Disclaimer: Artikel ini dibuat tidak untuk bermaksud menjatuhkan perusahaan dan/atau brand tertentu, melainkan sebagai bahan edukasi bagi pembaca dan/atau nasabah layanan pinjaman daring (online).