Benteng Industri Padat Karya Terancam Melemah, Pemerintah Diminta Bergerak Cepat
 |
| Benteng Industri Padat Karya terancam melemah, pemerintah diminta bergerak cepat. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Sektor manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan berat.
Berbagai persoalan struktural, mulai dari lonjakan biaya produksi hingga masuknya produk ilegal, membuat industri padat karya kian rapuh.
Laporan Ditjen KPAII Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia sebenarnya memiliki 175 Zona Manufaktur.
Namun, kawasan tersebut belum berfungsi optimal akibat minimnya infrastruktur pendukung di luar area industri.
Di sisi lain, pelaku usaha lokal masih kesulitan mendapatkan modal, diperparah kerumitan regulasi dan proses perizinan yang tidak pasti.
Situasi kritis ini kembali mengemuka di DPR RI setelah berbagai asosiasi industri menyampaikan keluhan mereka.
Menurut pandangan yang berkembang, pemerintah perlu mengubah cara pandang: bukan lagi membentuk ekosistem baru, melainkan memperkuat benteng industri yang sudah ada.
Tiga strategi dinilai paling realistis: penguatan pertahanan digital pasar, penjaminan modal kerja bagi IKM, serta pembenahan tata kelola bahan baku domestik.
Tanpa kebijakan yang konkret dan efisien, prospek sektor penyerap tenaga kerja terbesar ini dikhawatirkan hanya tinggal harapan di tengah ancaman defisit perdagangan.
Integrasi data dan pengawasan cerdas
Salah satu persoalan mendasar yang menghambat sektor padat karya adalah lemahnya integrasi data dan pengawasan.
Karena itu, pemerintah didorong untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah penerapan Smart Import Watchlist sebuah sistem berbasis analisis data untuk memperketat pengawasan pada jalur impor yang paling mengganggu IKM, seperti tekstil, alas kaki, mainan, serta makanan dan minuman.
Dana yang diperoleh dari penindakan produk ilegal dapat dialihkan menjadi subsidi energi atau keringanan biaya sertifikasi bagi pelaku IKM yang patuh regulasi dan siap ekspor.
Di bidang perizinan, banyak asosiasi mengeluhkan mahalnya biaya sertifikasi SNI dan TKDN.
Laporan Singkat RDP DPR RI dengan Dirjen IKMA mencatat keluhan ini, terutama dari pelaku usaha menengah.
Solusi yang diusulkan antara lain jaminan waktu layanan 1-3-7 hari, di mana biaya administrasi akan dibebaskan jika perizinan tidak selesai sesuai batas waktu.
Selain itu, audit SNI dan TKDN In-Situ dapat dilakukan secara kolektif di sentra produksi untuk mengurangi biaya per unit.
Wajib Local Content Tagging di platform e-commerce juga menjadi cara untuk memberi visibilitas lebih besar pada produk IKM sekaligus mengedukasi konsumen.
Jaminan akses bahan baku domestik
Stabilitas harga bahan baku menjadi kunci bagi industri padat karya.
Ketergantungan pada bahan impor membuat banyak IKM rentan terhadap gejolak nilai tukar.
Kajian Analisis Daya Saing Sektor Industri Prioritas Indonesia menunjukkan tekanan ini sangat terasa di sektor alas kaki, perhiasan, hingga kosmetik.
Untuk itu, diterapkan Jaminan Akses Bahan Baku DMO Selektif, terutama bagi komoditas yang melimpah di dalam negeri.
Contohnya emas untuk industri perhiasan, seperti yang diusulkan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI).
Di saat yang sama, tenan industri padat karya yang berkomitmen pada penggunaan TKDN berhak mendapat subsidi tarif energi khusus agar dapat menekan biaya produksi.
Akselerasi modal kerja IKM
Akses modal yang sulit menjadi hambatan klasik IKM.
Solusi yang dianggap paling realistis adalah mendorong perluasan Digital Factoring dan Supply Chain Financing.
Melalui skema ini, IKM bisa mendapatkan dana cepat dengan menjaminkan tagihan kepada pembeli besar atau eksportir.
Pembiayaan berbasis Purchase Order juga memungkinkan pelaku usaha memperoleh likuiditas tanpa harus memiliki jaminan aset fisik.
Kolaborasi antara perbankan, fintech, dan penjaminan pemerintah menjadi kunci keberhasilan skema ini.
Akselerasi modal kerja ini bahkan bisa mendukung pemenuhan kebutuhan program nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis.
Solusi konkret untuk menjaga daya saing
Bangkitnya industri padat karya bukan hanya pilihan, tetapi keharusan.
Menurut berbagai analisis, keberhasilan sektor manufaktur tidak ditentukan oleh proyek berskala besar, melainkan oleh kebijakan yang tepat sasaran dan langsung meringankan beban pelaku IKM.
Tiga langkah strategis yang dinilai paling efektif adalah:
- Smart Import Watchlist
- Subsidi energi terukur
- Jaminan akses bahan baku domestik (DMO) selektif
Kebijakan ini diyakini mampu menstabilkan biaya input, memperkuat posisi IKM dalam persaingan global, serta menggerakkan roda ekonomi berbasis tenaga kerja.
