Iklan -- Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

Ketua DKPP Tegaskan Kritik Media adalah Vitamin bagi Pengawasan Pemilu

Ketua DKPP Tegaskan Kritik Media adalah Vitamin bagi Pengawasan Pemilu
Ketua DKPP tegaskan kritik media adalah vitamin bagi pengawasan pemilu. (Dok. ANTARA)

PEWARTA.CO.ID — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan bahwa kritik dari media massa merupakan masukan berharga yang justru memperkuat lembaganya.

Ia menilai peran media baik cetak maupun elektronik sangat penting dalam menjaga kesehatan demokrasi.

"Media massa tidak usah ragu, kalau mau kritik DKPP silakan kritik saja. Bagi saya kritik itu obat, vitamin yang menyehatkan. Tanpa kritik, DKPP nanti tidak akan semakin sehat," ujar Heddy di Serang, Banten, Jumat.

Heddy menyampaikan apresiasi kepada insan media yang selama ini terus mengawal dan mempublikasikan penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) kepada masyarakat.

Menurutnya, hubungan antara DKPP dan media telah berjalan baik dan perlu terus diperkuat.

Meski demikian, ia tetap mendorong media untuk tidak berhenti memberikan kritik dan saran konstruktif demi peningkatan kualitas lembaga.

Selain sebagai pengawas dan penyampai informasi, Heddy menilai media memiliki peran lebih besar: menjadi pencerah masyarakat di tengah derasnya arus informasi palsu di media sosial.

"Pada era seperti ini, kebenaran saja tidak cukup karena harus ada kebenaran selanjutnya sehingga kita susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka peran media massa itu hanya menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai pencerah," jelasnya.

Ia bahkan menyebut hoaks sebagai racun yang merusak nalar publik dan mengancam kewarasan berpikir masyarakat.

Media diminta Jadi Watchdog DKPP

Sekretaris DKPP, Syarmadani, turut berharap media dapat menjalankan peran sebagai pengawas independen terhadap lembaganya, terutama dalam menjaga integritas dan transparansi penyelenggara pemilu.

"Diharapkan rekan-rekan media massa mengenal lebih DKPP dalam menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu melalui penegakan KEPP," kata Syarmadani.

Advertisement
Advertisement
Advertisement