PPI Resmi Bentuk LBH untuk 29 Juta Pensiunan, Siap Layani Masyarakat Umum
 |
| PPI resmi bentuk LBH untuk 29 juta pensiunan, siap layani masyarakat umum. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) meresmikan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH-PPI) sebagai wadah pelayanan hukum bagi para pensiunan sekaligus membuka akses bantuan bagi masyarakat luas.
Peluncuran dilakukan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Ketua LBH-PPI, Dharsyi Akib, menjelaskan bahwa PPI merupakan organisasi besar yang menaungi berbagai kelompok pensiunan dari banyak instansi di Indonesia.
"InSya-Allah, setiap provinsi akan ada (LBH-PPI, red). Jadi, 38 provinsi itu nanti kita dirikan perwakilan hukumnya," ujarnya.
Meski DPD PPI telah terbentuk di sekitar 30 provinsi, Dharsyi mengakui bahwa unit bantuan hukum di daerah belum seluruhnya berdiri.
“Yang hadir ini baru DPD. DPD-nya sudah ada sekitar 30, tapi bagian hukum atau LBH-nya belum semua terbentuk. Pusatnya nanti di Gedung Bidakara II Jakarta,” katanya.
Menurut Dharsyi, pendirian LBH-PPI diharapkan memperkuat perlindungan hukum bagi pensiunan, sekaligus memberikan ruang konsultasi bagi masyarakat dari semua kalangan usia. Besarnya jumlah pensiunan nasional yang mencapai 29,1 juta orang menjadi alasan utama dibentuknya layanan ini.
“PPI ini baru tiga tahun umurnya. Saya sendiri awalnya Ketua Purnabakti MA. Saya tidak pernah bermimpi akan memimpin lembaga sebesar ini,” ujarnya.
LBH-PPI berkomitmen untuk memberikan layanan yang menyesuaikan kemampuan serta kebutuhan masyarakat.
“Kalau yang benar-benar tidak mampu, itu prioritas kami. Kita akan bantu, karena sepanjang orang itu membutuhkan, ya kita bantu,” tegas Dharsyi.
Ia menyebutkan, banyak warga datang untuk berkonsultasi seputar persoalan rumah tangga seperti perceraian hingga kasus hukum lainnya, dan LBH-PPI siap memberikan pendampingan.
Struktur organisasi LBH-PPI didukung tokoh-tokoh nasional.
Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum PPI, Prof. Ermaya Suradinata, memimpin organisasi yang berisi sosok berpengalaman dari bidang hukum hingga pemerintahan.
Dharsyi Akib memimpin LBH-PPI bersama Sekjen Dr. Hamin Achmadi serta Dewan Pengawas yang diketuai mantan pejabat BPK, H. M. Saleh Umar.
Dewan Penasehat terdiri dari nama-nama ternama seperti Prof. Bagir Manan, Prof. Syarifuddin, Hendarman Supandji, dan Prof. OC Kaligis.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir dalam peluncuran LBH-PPI berhalangan hadir karena agenda penting di tempat lain.
