BLT Pengungsi Sumatera Rp8 Juta Cair, Pemerintah Siapkan 100 Ribu Hunian
 |
| BLT pengungsi Sumatera Rp8 juta cair, pemerintah siapkan 100 ribu hunian. (Dok. Setpres) |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah memastikan kehadiran negara bagi warga terdampak bencana di Sumatera melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengungsi sebesar Rp8 juta per kepala keluarga, disertai jaminan hidup dan pembangunan hunian tetap dalam skala besar.
Kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (24/12/2025), sebagai respons atas bencana alam yang memaksa ribuan warga mengungsi.
BLT minimal Rp8 juta di luar bantuan bulanan
BLT yang disalurkan kepada pengungsi ditetapkan minimal Rp8 juta per keluarga.
Bantuan ini tidak menggantikan bantuan rutin lain yang telah berjalan, melainkan bersifat tambahan untuk membantu pemulihan pascabencana.
“Bagi saudara kita di Sumatera, setiap keluarga yang terdampak/mengungsi akan mendapat minimal Rp8 juta,” kata Seskab Teddy.
Selain BLT tunai, pemerintah tetap menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan serta uang lauk pauk sebesar Rp300.000 hingga Rp450.000 per bulan.
Rincian BLT dan jaminan hidup pengungsi
BLT Rp8 juta tersebut terbagi ke dalam dua pos utama, yakni Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah tangga dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga terdampak.
Di luar itu, pemerintah juga memberikan dukungan berupa uang tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan, pembangunan hunian sementara, hingga penyediaan hunian tetap bagi para pengungsi.
Langkah ini diambil untuk memastikan pemulihan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan.
Santunan ahli waris korban bencana
Pemerintah turut menyiapkan santunan bagi ahli waris korban meninggal akibat bencana di Sumatera.
Skema bantuan kemanusiaan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan sosial bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya.
Bantuan tersebut melengkapi BLT dan jaminan hidup yang diberikan kepada para pengungsi.
Dana Rp6,6 triliun untuk 100 ribu hunian tetap
Selain bantuan tunai, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana sebesar Rp6,6 triliun yang berasal dari penertiban kawasan hutan dan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung dapat dimanfaatkan untuk membangun hunian tetap bagi korban bencana.
Dana tersebut diproyeksikan mampu membiayai pembangunan hingga 100.000 unit rumah, sekaligus merenovasi ribuan fasilitas pendidikan yang rusak.
“Sebagai contoh, yang Rp6 triliun saja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, Rp6 triliun 100.000 rumah, hunian tetap,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang hasil denda pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Fokus pemulihan jangka panjang
Melalui skema BLT, jaminan hidup, dan pembangunan hunian tetap, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Kombinasi bantuan tunai dan pembangunan fisik diharapkan mampu membantu pengungsi bangkit secara ekonomi, sosial, dan psikologis, sekaligus memastikan keberlangsungan hidup yang lebih layak pascabencana.
