Harga Pangan Dipastikan Stabil hingga Ramadhan 2026, Pemerintah Siapkan Beragam Strategi
 |
| Harga Pangan Dipastikan Stabil hingga Ramadhan 2026, Pemerintah Siapkan Beragam Strategi |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah memastikan harga dan ketersediaan pangan nasional tetap berada dalam kondisi terkendali hingga memasuki bulan suci Ramadhan 2026.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan optimistis berbagai kebijakan stabilisasi yang telah dijalankan mampu menjaga pasokan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh agar masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang wajar dan stok yang mencukupi.
“Dengan seluruh langkah tersebut, kami optimistis stabilisasi harga dan pasokan pangan pada tahun 2026 dapat terus terjaga. Apalagi dalam waktu dekat kita akan memasuki Ramadhan, dan pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat tetap memperoleh pangan dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (13/1/2026).
Fondasi stabilitas dari kinerja 2025
Rinna menjelaskan, upaya pengendalian harga pangan sepanjang 2025 dilakukan melalui pemantauan harga yang ketat, intervensi pasar secara berkelanjutan, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang terintegrasi. Hasil positif pada 2025 tersebut menjadi pijakan kuat dalam merancang kebijakan stabilisasi pangan di tahun 2026.
Berbagai instrumen utama tetap dilanjutkan, mulai dari penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras dan jagung, bantuan pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga penguatan Panel Harga Pangan dengan cakupan komoditas yang semakin luas.
Pemantauan harga diperketat
Pada 2026, sistem pemantauan harga akan diperkuat dengan melibatkan lebih dari seribu enumerator yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejumlah komoditas baru juga dimasukkan ke dalam panel pemantauan.
“Pada tahun 2026, pemantauan harga akan kami perkuat melalui lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia, dengan penambahan komoditas seperti beras lokal, beras medium non-SPHP, daging kerbau beku dan segar agar kebijakan yang diambil semakin presisi dan responsif,” jelas Rinna.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan data yang lebih akurat sehingga respons kebijakan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
SPHP dan bantuan pangan terus digulirkan
Dari sisi intervensi pasar, penyaluran SPHP beras sepanjang 2025 tercatat mencapai 802,9 ribu ton. Program ini masih berlanjut hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Sementara itu, realisasi SPHP jagung pada 2025 mencapai 51.211 ton. Pada 2026, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan hingga 500 ribu ton untuk menopang kebutuhan peternak mandiri, khususnya sektor layer.
Bantuan pangan juga tetap menjadi instrumen perlindungan sosial. Sepanjang 2025, bantuan beras dan minyak goreng telah menjangkau lebih dari 18 juta penerima manfaat. Program ini dipastikan berlanjut pada 2026 guna menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Distribusi antarwilayah dan gerakan pangan murah
Untuk menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah, Bapanas melanjutkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah surplus ke wilayah defisit.
Selama 2025, FDP telah merealisasikan distribusi lebih dari 1.064 ton pangan, didominasi komoditas beras, cabai, dan hortikultura. Skema ini kembali menjadi andalan stabilisasi harga di tahun 2026.
Di tingkat konsumen, Gerakan Pangan Murah (GPM) tetap menjadi instrumen strategis. Sepanjang 2025, GPM digelar sebanyak 13.321 kali di berbagai daerah. Pada 2026, kegiatan ini ditargetkan menjangkau seluruh 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Akses pangan dan cadangan pemerintah diperkuat
Pemerintah juga memperluas akses pangan terjangkau melalui pengembangan 1.737 Kios Pangan yang telah tersebar di 34 provinsi. Jumlah ini akan terus ditambah pada 2026 agar masyarakat semakin mudah mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Dari sisi pasokan, Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026 ditetapkan dengan target penyerapan yang ambisius. Pemerintah membidik pengadaan beras hingga 4 juta ton, jagung 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, daging sapi 180 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, gula konsumsi 275 ribu ton, minyak goreng 790 ribu ton, serta berbagai komoditas strategis lainnya. CPP ini akan menjadi penopang utama intervensi pasar sepanjang 2026.
Optimalkan kerja Satgas
Sebagai langkah pengamanan tambahan, Bapanas kembali mengoptimalkan Satgas Pengendalian Harga Beras, Keamanan, dan Mutu Pangan. Satgas ini dinilai efektif meredam gejolak harga beras pada akhir 2025.
Pada 2026, peran satgas akan diperkuat dengan melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum guna memastikan stabilitas harga dan mutu pangan tetap terjaga di seluruh Indonesia.
