Trump Tarik AS dari 66 Organisasi Internasional dan Badan PBB, Dunia Global Kembali Bergejolak

Trump Tarik AS dari 66 Organisasi Internasional dan Badan PBB, Dunia Global Kembali Bergejolak

PEWARTA.CO.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat keputusan kontroversial di panggung global.

Terbaru, Gedung Putih secara resmi mengumumkan rencana penarikan Amerika Serikat dari puluhan organisasi internasional dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah langkah yang dinilai akan berdampak besar pada kerja sama multilateral dunia.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui memorandum presiden yang dirilis Gedung Putih pada Rabu (7/1/2026) malam waktu setempat.

Dalam dokumen itu, Trump menegaskan kebijakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap peran Amerika Serikat di berbagai forum internasional.

Trump menyatakan bahwa penarikan tersebut dilakukan usai meninjau “organisasi, konvensi, dan perjanjian mana yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.”

AS hentikan partisipasi dan pendanaan

Keputusan tersebut bukan sekadar simbolis. Pemerintah AS akan menghentikan seluruh bentuk partisipasi sekaligus memutus pendanaan bagi organisasi-organisasi yang masuk dalam daftar penarikan.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam arah kebijakan luar negeri Washington di bawah kepemimpinan Trump periode kedua.

Gedung Putih merinci bahwa total terdapat 66 entitas internasional yang akan ditinggalkan Amerika Serikat. Dari jumlah itu, 35 merupakan organisasi non-PBB, sementara 31 lainnya adalah badan resmi di bawah naungan PBB.

IPCC hingga lembaga demokrasi masuk daftar

Dalam daftar organisasi non-PBB yang diumumkan, terdapat sejumlah lembaga berpengaruh di tingkat global. Di antaranya adalah Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, serta Uni Internasional untuk Konservasi Alam.

Meski diklasifikasikan sebagai organisasi non-PBB oleh Gedung Putih, IPCC sejatinya merupakan badan PBB yang berfungsi menghimpun para ilmuwan dunia untuk mengkaji bukti ilmiah perubahan iklim.

Laporan berkala IPCC selama ini menjadi rujukan utama para pembuat kebijakan global dalam menyusun strategi penanganan krisis iklim.

31 Entitas PBB ikut ditinggalkan

Selain organisasi non-PBB, pemerintahan Trump juga akan menarik diri dari 31 entitas di bawah PBB. Beberapa di antaranya merupakan badan penting, seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Dana Demokrasi PBB, serta Dana Kependudukan PBB (UNFPA) yang fokus pada isu kesehatan ibu dan anak.

Tak hanya itu, sejumlah lembaga PBB yang bergerak dalam perlindungan kelompok rentan di wilayah konflik juga terdampak. Salah satunya adalah Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata.

Menanggapi pengumuman tersebut, PBB menyatakan akan memberikan tanggapan resmi. Dalam catatan yang dikirimkan kepada para koresponden pada Rabu malam, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan respons lanjutan.

PBB berharap dapat menanggapi pengumuman tersebut pada Kamis (8/1/2026) pagi.

Tetap aktif tekan forum internasional

Meski kerap menyuarakan keinginan agar AS mengurangi keterlibatan di PBB, Trump tetap aktif memengaruhi dinamika pengambilan keputusan global.

Pada Oktober tahun lalu, ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap para diplomat yang menyetujui pungutan bahan bakar kapal yang mencemari lingkungan.

Ancaman tersebut berdampak signifikan karena membuat implementasi kesepakatan internasional itu tertunda selama satu tahun. Langkah tersebut menunjukkan bahwa AS masih memiliki daya tekan kuat meski mengurangi keikutsertaan formal.

Sanksi terhadap pejabat PBB

Pemerintahan Trump juga pernah menjatuhkan sanksi terhadap Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese. Sanksi itu dijatuhkan setelah Albanese merilis laporan yang mendokumentasikan peran perusahaan internasional dan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Gaza yang disebutnya sebagai genosida.

Sikap keras terhadap PBB ini sejatinya bukan hal baru bagi Trump. Pada 2017, saat menjabat di periode pertamanya, ia mengancam akan memangkas bantuan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB yang mengecam keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Posisi kuat AS di Dewan Keamanan

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat tetap memiliki pengaruh besar. AS merupakan satu dari lima negara yang memiliki hak veto, yang memungkinkan Washington memblokir resolusi apa pun yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya.

Kekuatan veto ini berulang kali digunakan untuk menggagalkan upaya internasional mengakhiri perang Israel di Gaza, hingga akhirnya AS ikut menengahi gencatan senjata pada akhir tahun lalu.

Riwayat penarikan dari WHO dan perjanjian iklim

Sejak memulai masa jabatan keduanya pada Januari tahun lalu, Trump telah lebih dulu menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perjanjian Iklim Paris, dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ketiga kebijakan tersebut juga pernah dilakukan pada periode kepemimpinan pertamanya.

Namun, kebijakan penarikan itu sempat dibatalkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Kini, di bawah Trump, langkah serupa kembali diambil dengan skala yang lebih luas.

Penarikan AS dari WHO dijadwalkan mulai berlaku pada 22 Januari 2026, tepat satu tahun sejak keputusan tersebut diperintahkan oleh Gedung Putih.

Dampak finansial global

Keputusan ini turut berdampak besar pada pendanaan organisasi internasional. Dalam periode 2024 hingga 2025, Amerika Serikat tercatat menyumbang sekitar USD 261 juta kepada WHO. Angka tersebut setara dengan kurang lebih 18 persen dari total pendanaan WHO.

Dana itu selama ini digunakan untuk mendorong kerja sama global di bidang kesehatan, termasuk penanganan tuberkulosis dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi seperti COVID-19.

Selain WHO, pemerintahan Trump juga melanjutkan larangan pendanaan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Kebijakan tersebut sejatinya telah dimulai sejak era pemerintahan Biden dan kini dipertegas kembali.

Langkah penarikan besar-besaran ini diperkirakan akan memicu perdebatan panjang di tingkat internasional, sekaligus menandai babak baru hubungan Amerika Serikat dengan PBB dan lembaga global lainnya.