AS Tuding China Uji Coba Nuklir Rahasia, Picu Ketegangan Global
 |
| Ilustrasi: Uji coba senjata nuklir. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Amerika Serikat (AS) melontarkan tuduhan serius terhadap China dengan menyebut Beijing melakukan uji coba nuklir secara diam-diam pada 2020.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah momentum krusial berakhirnya perjanjian pengendalian senjata strategis New START antara Washington dan Moskow.
Tuduhan itu mencuat dalam Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Jumat (6/2/2026). Dalam forum internasional tersebut, pejabat tinggi AS membeberkan dugaan aktivitas uji coba ledakan nuklir yang disebut-sebut dilakukan secara tersembunyi oleh militer China.
Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, Thomas DiNanno, menyatakan pemerintah Amerika memiliki informasi terkait uji coba nuklir tersebut.
"Saya dapat mengungkapkan bahwa pemerintah AS mengetahui bahwa China telah melakukan uji coba ledakan nuklir, termasuk mempersiapkan uji coba dengan daya ledak yang ditentukan dalam ratusan ton," kata Thomas DiNanno kepada Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, sebagaimana dilansir Reuters.
Menurut DiNanno, militer China diduga berupaya menyamarkan aktivitas tersebut agar tidak terdeteksi oleh sistem pemantauan internasional.
Ia menuturkan bahwa militer Tiongkok "berupaya menyembunyikan pengujian dengan mengaburkan ledakan nuklir karena mereka menyadari bahwa pengujian ini melanggar komitmen larangan uji coba.
Tiongkok dituding telah menggunakan 'decoupling', sebuah metode untuk mengurangi efektivitas pemantauan seismik, guna menyembunyikan aktivitas mereka dari dunia."
Lebih lanjut, DiNanno mengungkapkan dugaan uji coba itu terjadi pada 22 Juni 2020 lalu.
China bantah narasi ancaman
Menanggapi tudingan tersebut, Duta Besar China untuk urusan perlucutan senjata, Shen Jian, tidak secara eksplisit membenarkan atau membantah klaim Washington. Namun, ia menegaskan bahwa Beijing selalu bersikap bertanggung jawab dalam kebijakan nuklirnya.
"China mencatat bahwa AS terus-menerus dalam pernyataannya membesar-besarkan apa yang disebut ancaman nuklir China. China dengan tegas menentang narasi palsu tersebut," ujarnya.
Shen bahkan menuding Amerika Serikat sebagai pemicu meningkatnya perlombaan senjata global.
"AS adalah penyebab memburuknya perlombaan senjata."
Sejumlah diplomat yang hadir di forum Jenewa menyebut tuduhan AS tersebut sebagai perkembangan baru yang memicu kekhawatiran serius.
Baik AS maupun China diketahui telah menandatangani Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT), namun belum meratifikasinya. Perjanjian itu melarang uji coba nuklir eksplosif secara menyeluruh.
Rusia sendiri telah menandatangani dan meratifikasi CTBT, meski pada 2023 menarik kembali ratifikasinya.
Robert Floyd, kepala badan pengawas CTBT yang berbasis di Wina, memberikan keterangan berbeda. Ia menyatakan bahwa sistem pemantauan internasional tidak menemukan indikasi ledakan nuklir pada waktu yang disebutkan oleh AS.
"Sistem pemantauan internasional badan tersebut tidak mendeteksi peristiwa apa pun yang konsisten dengan karakteristik ledakan uji coba senjata nuklir" pada saat dugaan uji coba China tersebut.
Ia menambahkan bahwa analisis lanjutan tetap tidak mengubah kesimpulan tersebut.
Sementara itu, Direktur Asosiasi Pengendalian Senjata, Daryl Kimball, menilai AS seharusnya membawa bukti kuat jika memang memiliki temuan terkait uji coba rahasia tersebut.
Ia menyatakan Washington perlu menyerahkan bukti kredibel ke badan pengatur perjanjian dan melakukan dialog teknis dengan China maupun Rusia.
New START berakhir, dunia tanpa batasan
Tuduhan terhadap China muncul hanya sehari setelah berakhirnya perjanjian New START yang diteken pada 2010. Perjanjian ini selama bertahun-tahun menjadi fondasi pembatasan jumlah rudal dan hulu ledak strategis milik AS dan Rusia.
Dengan berakhirnya New START, untuk pertama kalinya sejak 1972 kedua negara tidak lagi terikat batasan hukum dalam penempatan senjata nuklir strategis.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan keinginannya mengganti New START dengan kesepakatan baru yang juga melibatkan China. Washington menilai Beijing tengah mempercepat modernisasi dan ekspansi persenjataan nuklirnya.
Di sisi lain, AS juga menegaskan akan melanjutkan modernisasi kekuatan nuklirnya sendiri.
"Rusia dan China tidak seharusnya mengharapkan Amerika Serikat untuk berdiam diri sementara mereka menghindari kewajiban dan memperluas kekuatan nuklir mereka. Kami akan mempertahankan pencegahan nuklir yang kuat, kredibel, dan modern," tulis Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah unggahan di platform penerbitan daring Substack.
Namun, China kembali menolak ajakan untuk terlibat dalam perundingan trilateral dengan AS dan Rusia. Beijing berulang kali menegaskan jumlah hulu ledaknya jauh lebih kecil dibanding dua negara tersebut.
China diperkirakan memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir, sementara Rusia dan AS masing-masing memiliki sekitar 4.000. Meski demikian, Washington memperkirakan jumlah hulu ledak China dapat meningkat menjadi 1.000 unit pada 2030.
Risiko salah perhitungan meningkat
Para analis keamanan internasional menilai negosiasi kesepakatan pengendalian senjata baru tidak akan mudah dan membutuhkan waktu panjang.
Hubungan AS dan Rusia yang masih tegang akibat konflik Ukraina, serta dinamika di Timur Tengah dan kawasan lainnya, semakin memperumit situasi.
Tanpa adanya pembatasan resmi, risiko salah perhitungan dan eskalasi perlombaan senjata dinilai meningkat. Dalam kondisi penuh kecurigaan, masing-masing negara cenderung mengasumsikan skenario terburuk terhadap lawannya.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan Moskow lebih memilih dialog dengan Washington pasca berakhirnya New START, namun siap menghadapi berbagai kemungkinan.
Kremlin juga menyebut pertemuan di Abu Dhabi pekan ini menghasilkan kesepahaman bahwa kedua negara akan tetap bertindak secara bertanggung jawab.
Rusia turut mendorong agar Inggris dan Prancis, sebagai anggota NATO yang memiliki senjata nuklir, ikut dalam perundingan. Namun, kedua negara tersebut menolak gagasan tersebut.
Dalam forum Jenewa, Inggris menyampaikan bahwa China, Rusia, dan AS perlu membangun kesepahaman bersama. Prancis menekankan pentingnya kesepakatan di antara negara-negara dengan persenjataan nuklir terbesar, terutama di tengah melemahnya norma pengendalian nuklir global yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Situasi ini menandai babak baru ketidakpastian dalam tata kelola senjata nuklir dunia, ketika tudingan uji coba nuklir rahasia China muncul bersamaan dengan berakhirnya mekanisme pembatasan strategis yang selama ini menjadi penyangga stabilitas global.
