Hoaks! Kemenkeu Tegaskan Tak Ada Penggeledahan Rumah Pejabat Pajak oleh Kejagung
 |
| Hoaks! Kemenkeu Tegaskan Tak Ada Penggeledahan Rumah Pejabat Pajak oleh Kejagung |
PEWARTA.CO.ID — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah keras kabar yang menyebut adanya penggeledahan rumah sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Kejaksaan Agung. Informasi yang ramai beredar di media sosial itu dipastikan tidak benar alias hoaks.
Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kemenkeu menegaskan bahwa narasi mengenai pembongkaran dugaan “permainan gelap” di lingkungan DJP merupakan kabar palsu yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan opini publik.
“[HOAKS] Penggeledahan rumah para pejabat Ditjen Pajak oleh Kejagung,” tulis PPID Kementerian Keuangan dalam pernyataan resminya, Minggu (15/2/2026).
Video AI dengan narasi bombastis
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah video yang diklaim menampilkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Video itu menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan memuat narasi sensasional terkait penggeledahan rumah pejabat pajak.
Dalam tayangan tersebut, disebutkan adanya temuan uang tunai hingga Rp920 miliar yang diklaim sebagai hasil penggeledahan. Narasi itu juga mengaitkan nama Menteri Purbaya, Kejaksaan Agung, hingga pihak ketiga seperti “bos Djarum” dalam sebuah cerita fiktif tentang penggerebekan rumah Dirjen Pajak.
Kemenkeu memastikan seluruh klaim dalam video tersebut tidak memiliki dasar fakta dan merupakan bentuk manipulasi informasi.
Kemenkeu minta publik tak mudah percaya
PPID Kemenkeu mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyebaran informasi yang mengatasnamakan pejabat negara, terlebih jika dikemas secara provokatif dan bombastis.
“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” tambah pernyataan PPID Kemenkeu.
Menurut Kemenkeu, penyebaran hoaks ini memanfaatkan situasi yang tengah sensitif di tengah masyarakat, terutama terkait isu integritas dan transparansi di tubuh DJP.
Isu integritas DJP jadi sasaran disinformasi
Belakangan, publik memang menaruh perhatian besar terhadap pelaporan harta kekayaan pejabat pajak (LHKPN), terutama setelah sejumlah kasus gaya hidup mewah aparat pajak terungkap ke permukaan. Kondisi tersebut memicu tuntutan transparansi yang lebih kuat dari masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara nasional. Situasi ini kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk membangun narasi seolah-olah terdapat praktik kongkalikong di internal lembaga.
Kemenkeu menilai, penggunaan teknologi AI untuk membuat video deepfake atau manipulasi visual semakin marak dan berpotensi merusak reputasi pejabat publik. Konten semacam ini kerap dirancang agar tampak meyakinkan, sehingga mudah dipercaya masyarakat yang tidak melakukan verifikasi.
Imbauan verifikasi informasi
Sebagai langkah pencegahan, Kemenkeu mengimbau masyarakat agar selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran resmi pemerintah sebelum menyebarkannya kembali. Publik juga diminta tidak mudah terpancing oleh konten yang bersifat sensasional.
Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas di sektor perpajakan, sekaligus melawan penyebaran disinformasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
