Prabowo Tegaskan Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Serang Lawan Politik

Prabowo Tegaskan Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Serang Lawan Politik

PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang atau menjatuhkan lawan politik.

Kepala negara mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum agar bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Sabtu (14/2/2026). Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya supremasi hukum yang bersih, adil, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Tegaskan tak ada kompromi dalam penegakan hukum

Di hadapan para peserta forum, Prabowo menyampaikan komitmennya terhadap penegakan hukum yang tegas dan berintegritas.

"Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh,” kata Prabowo.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan hukum demi kepentingan tertentu akan merusak fondasi negara dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, ia meminta aparat hukum bekerja profesional dan objektif.

Prabowo menegaskan bahwa setiap putusan hukum harus benar-benar didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak menyisakan keraguan.

"Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun,” tutur Prabowo.

Ia menambahkan, apabila terdapat indikasi bahwa seorang terdakwa berpotensi tidak bersalah, maka aparat penegak hukum wajib berhati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

Pernah berikan abolisi dan amnesti

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung kebijakan yang pernah diambilnya terkait pemberian abolisi dan amnesti kepada sejumlah tokoh politik. Langkah itu, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan mencegah terjadinya kekeliruan hukum.

Ia menilai bahwa pengadilan harus menjadi tempat mencari keadilan yang sesungguhnya, bukan arena untuk melanggengkan kepentingan politik. Prinsip kehati-hatian dan objektivitas menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi miscarriage of justice.

Bagi Prabowo, kepastian hukum merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas nasional dan ketenangan masyarakat. Tanpa sistem hukum yang adil, sulit bagi suatu negara untuk berkembang secara berkelanjutan.

Pemerintahan bersih jadi kunci kemajuan

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih dan adil adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Ia mengaku telah mempelajari sejarah berbagai negara dan menemukan satu benang merah yang sama.

"Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil,” kata Prabowo.

Komitmen tersebut, lanjutnya, akan diwujudkan melalui pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan.

Regenerasi birokrat dan peningkatan kompetensi

Prabowo memastikan bahwa birokrat yang tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan akan digantikan. Ia menegaskan bahwa regenerasi menjadi keniscayaan dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Presiden juga mengungkapkan rencana pembangunan 10 universitas baru sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi aparatur negara. Bahkan, satu lembaga pendidikan disebut akan difokuskan secara khusus pada bidang administrasi pemerintahan.

"Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok. Kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik. There is nobody that cannot be replaced,” tuturnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada pejabat yang kebal evaluasi. Kinerja dan integritas akan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan keberlanjutan jabatan.

Instruksi evaluasi pejabat di kementerian dan lembaga

Dalam pidatonya, Prabowo juga memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dinilai tidak menunjukkan performa optimal. Termasuk di dalamnya entitas seperti Danantara, yang diminta melakukan pembenahan internal.

Presiden menegaskan bahwa pejabat yang tidak bekerja maksimal harus diganti demi memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang selama ini telah bekerja keras menjaga stabilitas dan menegakkan aturan.

Pesan tegas Presiden ini menjadi penegasan bahwa di bawah kepemimpinannya, hukum harus berdiri tegak tanpa intervensi politik.

Pemerintahan yang bersih, aparat yang profesional, serta sistem hukum yang adil disebutnya sebagai kunci untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan.