Pemerintah Siapkan THR Rp179 Triliun, Optimis Daya Beli Masyarakat Naik Saat Ramadhan 2026
 |
| Pemerintah Siapkan THR Rp179 Triliun, Optimis Daya Beli Masyarakat Naik Saat Ramadhan 2026 |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah optimistis daya beli masyarakat akan mengalami peningkatan selama Ramadhan 2026.
Keyakinan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menilai berbagai program stimulus telah disiapkan untuk menjaga momentum konsumsi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Menurut Airlangga, tren positif terlihat dari kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih solid.
Pemerintah, kata dia, terus mendorong sejumlah program belanja dan insentif diskon guna memperkuat perputaran uang selama bulan suci.
“Kita lihat saja, ada kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen, dan pemerintah terus mendorong program belanja di Indonesia, termasuk program lain dengan diskon yang cukup tinggi. Diharapkan daya beli juga akan terdongkrak,” ujar Airlangga usai konferensi pers THR, Selasa (3/3/2026).
IKK menguat, sinyal optimisme konsumen
Kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen menjadi indikator penting dalam membaca psikologi pasar. Dalam konteks Ramadhan 2026, peningkatan konsumsi biasanya terjadi secara musiman.
Namun tahun ini, pemerintah ingin memastikan lonjakan belanja tidak hanya bersifat temporer, melainkan juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan momentum musiman. Berbagai program diskon dan kebijakan stimulus diarahkan agar masyarakat tetap percaya diri dalam membelanjakan uangnya, terutama menjelang Idulfitri.
Langkah ini dinilai penting mengingat sebelumnya sempat muncul kekhawatiran publik terkait kondisi ekonomi global dan tekanan geopolitik yang bisa berdampak pada harga komoditas.
Waspadai dampak konflik Timur Tengah
Di sisi lain, pemerintah tetap berhati-hati menyikapi memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ketegangan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada harga bahan bakar minyak (BBM) dan biaya distribusi.
Meski demikian, Airlangga menyebut pemerintah belum mengambil langkah ekstrem karena konflik tersebut masih dalam tahap awal.
“Geopolitik kita lihat saja. Ini perang baru beberapa hari, kita monitor berapa lama. Antisipasi tergantung dari situasi perang ini, apakah seperti di Ukraina yang lama atau perang singkat,” jelasnya.
Pemerintah saat ini memilih melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan global. Jika konflik berlangsung panjang seperti perang di Ukraina, dampaknya terhadap energi dan perdagangan internasional tentu akan lebih signifikan.
Impor energi dipastikan aman
Terkait kekhawatiran pasokan impor, terutama dari Amerika Serikat, pemerintah memastikan kondisi masih terkendali. Indonesia, menurut Airlangga, telah memiliki mekanisme kerja sama antarperusahaan atau business-to-business (B2B) yang menjamin keberlanjutan suplai energi.
“Sudah ada MoU Pertamina dengan beberapa perusahaan, dan itu tentu bisa dipenuhi. Kita tetap aman,” tegas Airlangga.
Nota kesepahaman (MoU) yang telah dijalin oleh Pertamina menjadi salah satu penopang stabilitas pasokan energi nasional. Dengan adanya kontrak jangka menengah dan panjang, pemerintah meyakini gejolak jangka pendek tidak akan langsung mengganggu kebutuhan dalam negeri.
THR jadi “amunisi” pengungkit konsumsi
Untuk memperkuat daya beli masyarakat secara konkret, pemerintah mengandalkan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai instrumen fiskal utama menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
Perputaran uang dari sektor swasta diperkirakan mencapai Rp124 triliun. Angka ini merujuk pada data sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan jumlah tersebut, injeksi likuiditas ke masyarakat dinilai sangat signifikan dalam mendorong transaksi ritel, pariwisata, transportasi, hingga UMKM.
Sesuai regulasi, pembayaran THR wajib dilakukan penuh dan tidak boleh dicicil. Perusahaan juga diwajibkan membayarkannya paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri.
Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, besaran THR adalah satu bulan upah. Sementara bagi yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, pembayaran dilakukan secara proporsional.
Kebijakan ini bertujuan menjaga kepastian hak pekerja sekaligus memastikan dana benar-benar beredar sebelum puncak arus mudik dan belanja Lebaran.
Anggaran THR ASN naik 10 persen
Tak hanya sektor swasta, pemerintah juga meningkatkan alokasi THR bagi aparatur negara. Tahun ini, anggaran THR untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan mengalami kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada tahun lalu total anggaran berada di angka Rp49 triliun, kini meningkat menjadi Rp55 triliun. Rinciannya, Rp22,2 triliun dialokasikan untuk ASN pusat, TNI, dan Polri. Kemudian Rp20,2 triliun untuk ASN daerah, serta Rp12,7 triliun bagi para pensiunan.
Proses pencairan telah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari 2026. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap kuat sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama dan kedua tahun ini.
Secara historis, konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi prioritas strategis, terutama di tengah ketidakpastian global.
