WFH ASN Usai Lebaran Resmi Berlaku, Pemerintah Target Hemat BBM hingga 20 Persen
 |
| Ilustrasi. Penerapan WFH bagi ASN. |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah periode Lebaran 2026.
Langkah ini diambil sebagai strategi efisiensi energi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik internasional.
Penerapan kebijakan tersebut dimulai setelah masa libur dan cuti bersama Lebaran yang berakhir pada 24 Maret 2026.
Sebelumnya, pemerintah juga sempat menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) pada 25 hingga 28 Maret 2026 guna mengurai kepadatan arus balik.
WFH berlaku untuk ASN dan imbauan ke swasta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan WFH akan diberlakukan bagi ASN dan dianjurkan pula untuk sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik yang harus tetap berjalan normal.
“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga ditemui usai salat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu 21 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa penerapan WFH tidak dilakukan setiap hari kerja, melainkan hanya satu hari dalam sepekan.
Pemerintah juga akan menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara optimal.
Potensi hemat BBM hingga 20 persen
Dari sisi dampak, pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu memberikan penghematan energi yang cukup signifikan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa pengurangan mobilitas kerja dapat memangkas penggunaan BBM hingga seperlima.
"Ada hitungan kasar sekali (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” kata Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa penerapan WFH hanya satu hari dalam sepekan bertujuan menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.
“Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” ujarnya.
Menurutnya, jika kebijakan ini diterapkan misalnya pada hari Jumat, maka akan menciptakan akhir pekan panjang selama tiga hari berturut-turut.
Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberi dampak positif bagi sektor pariwisata domestik.
Arahan presiden untuk efisiensi energi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan dalam sidang kabinet agar pemerintah mencari langkah konkret dalam menekan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah.
"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.
Pengalaman selama pandemi COVID-19 dinilai menjadi bukti bahwa sistem kerja fleksibel mampu berjalan efektif sekaligus menekan konsumsi energi.
Negara lain juga lakukan langkah serupa
Kebijakan efisiensi energi melalui pengaturan pola kerja tidak hanya dilakukan Indonesia. Sejumlah negara juga telah mengambil langkah serupa sebagai respons terhadap kondisi global.
Thailand, misalnya, mendorong pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah, membatasi penggunaan fasilitas seperti lift dan eskalator, serta mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26–27 derajat Celsius.
Di Filipina, pemerintah menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik. Sementara Pakistan tengah menyiapkan kebijakan penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh serta penerapan kerja jarak jauh bagi sejumlah sektor.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa efisiensi energi kini menjadi perhatian global, dengan berbagai negara mengadopsi kebijakan fleksibilitas kerja sebagai salah satu solusi yang dinilai efektif.
