Komdigi Ancam Blokir Wikipedia, DPR Ingatkan untuk Utamakan Dialog Persuasif
 |
| Komdigi Ancam Blokir Wikipedia, DPR Ingatkan untuk Utamakan Dialog Persuasif |
PEWARTA.CO.ID — Wacana pemblokiran Wikipedia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menuai perhatian dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan dukungan terhadap langkah penegakan aturan yang dilakukan pemerintah, namun mengingatkan agar pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan komunikasi dan persuasi.
Menurut Dave, pengelolaan ruang digital di Indonesia memang harus berjalan tertib dan berlandaskan hukum. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yang bertujuan menjaga keteraturan serta melindungi kepentingan publik.
"Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," kata Dave, dikutip Minggu (19/4/2026).
Peran penting Wikipedia bagi masyarakat
Di sisi lain, Dave juga menyoroti peran besar Wikipedia dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Platform tersebut selama ini menjadi salah satu sumber pengetahuan terbuka yang paling banyak diakses, baik untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, maupun informasi sehari-hari.
Ia menilai, pembatasan akses terhadap layanan seperti Wikipedia berpotensi menimbulkan dampak luas, khususnya dalam hal literasi digital dan keterbukaan informasi.
Karena itu, Dave menekankan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah perlu mempertimbangkan dampak tersebut secara matang.
"Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Komdigi perlu mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif, dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation," ujarnya.
Dorong transparansi dan ruang diskusi
Dave juga menilai bahwa transparansi dalam menyampaikan tujuan regulasi menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat dipahami oleh semua pihak. Selain itu, membuka ruang dialog dinilai penting untuk menjembatani perbedaan pandangan.
"Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital," imbuhnya.
Tegakkan aturan tanpa abaikan akses publik
Lebih lanjut, Dave menegaskan bahwa DPR tetap mendukung pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang bijak agar tidak merugikan masyarakat luas.
Menurutnya, kepatuhan terhadap hukum memang menjadi kewajiban semua pihak, termasuk platform digital global. Namun di saat yang sama, akses publik terhadap informasi dan pengetahuan juga harus tetap dijaga.
"Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya bahwa tata kelola digital di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus tetap menjamin ruang digital yang terbuka, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.
