Maruarar Sirait Dorong UMKM di Penataan Kawasan Kumuh Menteng Tenggulun
 |
| Maruarar Sirait Dorong UMKM di Penataan Kawasan Kumuh Menteng Tenggulun |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan saat dirinya meninjau langsung progres renovasi rumah tidak layak huni serta revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas ekonomi warga agar hasil penataan kawasan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan UMKM menjadi salah satu kunci agar warga penerima manfaat tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
"Apa yang dibina? Bagaimana mempersiapkan laporan keuangan, bagaimana mempersiapkan tabungan. Ya, ujungnya kalau bisa dia jadi bankable," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, dikutip dari Antaranews, Jumat (24/4/2026).
Kolaborasi lintas pihak untuk pemberdayaan ekonomi
Dalam upaya memperkuat UMKM di kawasan tersebut, Kementerian PKP menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan seperti PT Permodalan Nasional Madani serta sejumlah bank nasional. Kolaborasi ini bertujuan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha kecil agar mampu berkembang dan memiliki akses ke layanan keuangan formal.
Sebanyak 35 pelaku UMKM diketahui telah mendapatkan pembinaan langsung dari tenaga profesional di sektor perbankan. Pendampingan tersebut mencakup pengelolaan keuangan usaha, penyusunan laporan keuangan, hingga peningkatan tata kelola bisnis yang lebih tertib.
"Saya berulang kali mengatakan kepada pegawai kami, dan (orang) luar. Orang suka tanya, kenapa sih kok Menteri Perumahan ngurusin (UMKM), ngajak PNM, ngajak banker, ini ada 10 bank membina 35 UMKM (di kawasan Menteng Tenggulun)," kata Menteri PKP.
Ia menilai, dengan pembinaan yang tepat, pelaku UMKM dapat menjadi lebih siap secara administrasi dan finansial sehingga memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan atau menjadi bankable.
Peningkatan SDM jadi kunci utama
Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan penataan kawasan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Oleh karena itu, aspek pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas yang tidak terpisahkan dari program renovasi kawasan.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan dampak berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya tinggal di lingkungan yang lebih layak, tetapi juga memiliki peluang ekonomi yang lebih luas.
Keterlibatan arsitek dan semangat gotong royong
Selain sektor ekonomi, Kementerian PKP turut melibatkan sekitar 50 arsitek dari Ikatan Arsitek Jakarta dalam proses perancangan hunian warga. Para arsitek tersebut berkontribusi untuk memastikan rumah yang direnovasi memiliki kualitas desain yang lebih baik dan layak huni.
Seluruh pihak yang terlibat dalam program ini bekerja secara sukarela dengan semangat kolaborasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas profesional dapat menjadi solusi efektif dalam mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh.
Maruarar menyebut, kekuatan utama dari program ini terletak pada kolaborasi berbagai pihak yang saling mendukung. Selain mempercepat pembangunan, pendekatan ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi dan sosial.
Target renovasi dan rencana ke depan
Pemerintah saat ini tengah melakukan renovasi terhadap 152 unit rumah tidak layak huni di kawasan Menteng Tenggulun. Program tersebut ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026 melalui kerja sama berbagai pihak yang terlibat.
"Target selesai renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun ini ditargetkan 15 Juni 2026," kata Menteri PKP.
Ke depan, model pemberdayaan berbasis kolaborasi seperti yang diterapkan di Menteng Tenggulun diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
