Iklan -- Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

PDIP Tanggapi Marak Kritik Berujung Laporan Polisi, Hasto: Demokrasi Butuh Ruang Aspirasi

PDIP Tanggapi Marak Kritik Berujung Laporan Polisi, Hasto: Demokrasi Butuh Ruang Aspirasi
PDIP Tanggapi Marak Kritik Berujung Laporan Polisi, Hasto: Demokrasi Butuh Ruang Aspirasi

PEWARTA.CO.ID — PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti fenomena meningkatnya laporan ke polisi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Partai berlambang banteng itu menilai, praktik semacam ini berpotensi menghambat kebebasan berpendapat yang menjadi fondasi demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat membuka peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Kritik tidak boleh dibungkam

Dalam sambutannya, Hasto menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan tidak seharusnya memberikan ruang bagi bentuk penindasan apa pun, termasuk terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.

"Sebagai mercusuar keadilan dan kemanusiaan dengan narasi pembebasan yang sangat kental, maka di Republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apapun," kata Hasto.

Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menyoroti kecenderungan saat ini di mana kritik justru berujung pada pelaporan hukum.

Kritik publik justru dilaporkan

Hasto mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah kasus di mana kritik terkait isu publik, termasuk pangan dan kebijakan pemerintah, dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.

Menurutnya, dialektika atau pertukaran gagasan secara terbuka merupakan ciri khas negara demokratis yang harus dijaga.

Kritik sebagai bentuk kepedulian

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan wujud kepedulian agar jalannya pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.

"Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini," jelasnya.

Kader diminta jadi teladan demokrasi

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengajak seluruh kader PDIP untuk tidak hanya menggaungkan peran Indonesia di kancah global, tetapi juga menjadi contoh dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan dan gagasan tidak boleh dianggap sebagai ancaman, selama dilandasi semangat cinta tanah air dan bertujuan untuk kemajuan bangsa.

"Semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia di dalam mencapai tujuan bernegara. Narasi pembebasan itulah yang kita temukan di dalam seminar ini," pungkasnya.

Advertisement
Advertisement
Advertisement