Penerimaan Pajak Negara Tembus Rp394,8 Triliun di Awal 2026
 |
| Ilustrasi. Penerimaan Pajak Negara Tembus Rp394,8 Triliun di Awal 2026 |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah mencatat capaian positif pada sisi penerimaan pajak di awal tahun 2026. Hingga akhir kuartal I, realisasi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp394,8 triliun atau setara 16,7 persen dari target tahunan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara tahunan (year-on-year), penerimaan pajak melonjak hingga 20,7 persen.
Menurutnya, capaian ini menjadi sinyal bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah mulai memberikan hasil nyata terhadap pergerakan ekonomi nasional.
"Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).
Pendapatan lain masih tertekan
Di luar pajak, pemerintah juga mencatat penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun. Namun, sektor ini justru mengalami penurunan cukup dalam, yakni minus 12,6 persen secara tahunan.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun. Angka ini juga mengalami koreksi tipis sekitar 3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pajak tumbuh kuat, beberapa sumber pendapatan negara lainnya masih menghadapi tekanan.
Belanja negara melesat di awal tahun
Di sisi lain, pemerintah terlihat agresif dalam merealisasikan belanja negara sejak awal tahun. Hingga akhir Maret 2026, total belanja negara telah mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Realisasi ini setara dengan 21,2 persen dari total pagu APBN.
Belanja pemerintah pusat menjadi kontributor utama dengan nilai Rp610,3 triliun, mengalami lonjakan hingga 47,7 persen.
Secara rinci, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun atau naik 43,4 persen. Sementara itu, belanja non-K/L tercatat Rp329,1 triliun, tumbuh lebih tinggi sebesar 51,5 persen.
Adapun Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun. Meski relatif stabil, angka ini masih mencatatkan penurunan tipis sebesar 1,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Defisit APBN melebar
Kencangnya laju belanja negara yang melampaui pertumbuhan pendapatan menyebabkan defisit anggaran semakin melebar. Hingga kuartal I-2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menegaskan bahwa kondisi defisit tersebut bukan hal yang perlu dikhawatirkan, karena memang telah dirancang dalam struktur APBN.
"Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit Bapak-Bapak Ibu-Ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ungkap Purbaya.
Selain itu, keseimbangan primer juga tercatat defisit sebesar Rp95,8 triliun.
Untuk menutup kebutuhan anggaran akibat defisit, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp257,4 triliun. Angka ini setara dengan 37,3 persen dari total target pembiayaan dalam APBN 2026.
