Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Bermuatan Politik Jelang 2029
 |
| Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Bermuatan Politik Jelang 2029 |
PEWARTA.CO.ID — Polemik terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sengaja diperpanjang dengan tujuan melemahkan pengaruh politiknya menjelang kontestasi Pemilu 2029.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Relawan Jokowi, David Pajung, dalam program Interupsi yang ditayangkan iNews TV pada Kamis (9/4/2026) malam. Ia menilai isu tersebut tidak sekadar persoalan hukum, melainkan sarat kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu.
Dugaan upaya melemahkan pengaruh Jokowi
David menegaskan bahwa isu ijazah palsu yang kembali mencuat ke publik diduga merupakan strategi untuk merusak kredibilitas Jokowi yang selama ini dinilai masih memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat.
"Sebenarnya persoalan ijazah palsu ini, yang diangkat ke publik ini sebenarnya untuk menjatuhkan pengaruh dan kredibilitas pengaruh politik Pak Jokowi yang begitu luar biasa. Apresiasi masyarakat Indonesia itu yang luar biasa begitu tinggi ya," kata David.
Menurutnya, tingginya apresiasi publik terhadap Jokowi justru menjadi alasan utama munculnya upaya sistematis untuk memperpanjang polemik tersebut.
Dikaitkan dengan kepentingan Pemilu 2029
Lebih lanjut, David menyebut isu ini sengaja dipelihara agar citra Jokowi mengalami penurunan sebelum memasuki tahun politik 2029. Dengan demikian, pengaruh Jokowi di mata publik diharapkan melemah.
"Sehingga untuk masuk kontestasi 2029 itu pengaruh dan kebaikan Pak Jokowi itu harus didegradasi," ucapnya. Caranya adalah merusak citra, membunuh karakter supaya ketika Pak Jokowi bicara di publik itu enggak dipercaya lagi," kata dia.
Ia juga menduga adanya peran aktor-aktor politik besar yang berada di balik upaya tersebut, termasuk pihak yang memiliki kepentingan dalam persaingan politik mendatang.
"Itu tujuan politiknya dari tokoh-tokoh besar di balik itu, para kontestan-kontestan politik di 2029, para pelaku-pelaku politik pada para bohir-bohir yang punya kepentingan politik 2029. Itu maksudnya kenapa ini dibuat panjang," kata dia.
Jokowi disebut menunggu kepastian hukum
Di sisi lain, David mengungkapkan bahwa Jokowi justru menginginkan agar persoalan tersebut segera mendapatkan kejelasan hukum melalui jalur pengadilan. Ia menyebut Jokowi siap memberikan keterangan secara langsung dalam persidangan jika diperlukan.
"Kenapa ini selalu dihalang-halangi untuk misalnya kasus ini cepat-cepat masuk kepada persidangan. Kan itu semua. Pak Jokowi gelisah menunggu supaya ada kepastian hukum ya. Karena gini," pungkasnya.
