Harga TBS Anjlok Usai Wacana Ekspor Sawit Lewat Danantara, Petani Mulai Resah
 |
| Harga TBS Anjlok Usai Wacana Ekspor Sawit Lewat Danantara, Petani Mulai Resah |
PEWARTA.CO.ID — Rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sawit melalui satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mulai memicu kekhawatiran di kalangan petani. Dalam beberapa hari terakhir, harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah wilayah produksi dilaporkan mengalami penurunan cukup tajam.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat harga TBS di beberapa daerah bahkan turun hingga berada di kisaran Rp1.500 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai mulai memberi tekanan besar terhadap pendapatan petani sawit rakyat.
Petani minta pemerintah segera stabilkan harga
Ketua SPKS, Sabarudin, meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas pasar dan merespons penurunan harga yang terjadi di tingkat petani.
“Kami mencatat kerugian petani sawit tembus puluhan miliar rupiah per hari,” kata Sabarudin, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi menciptakan monopsoni atau kondisi ketika pembeli memiliki kendali besar terhadap harga pasar. Situasi itu dikhawatirkan akan membuat harga TBS di tingkat petani semakin tertekan.
SPKS menilai dampaknya bukan hanya menurunkan pendapatan petani, tetapi juga bisa mengganggu keberlangsungan kebun sawit rakyat dalam jangka panjang.
Petani mulai pertimbangkan kurangi pemupukan
Turunnya harga sawit membuat sebagian petani mulai berpikir untuk mengurangi biaya produksi, termasuk pemupukan kebun. Mereka khawatir hasil penjualan sawit nantinya tidak lagi mampu menutupi biaya operasional.
Padahal, sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada kestabilan harga di pasar.
Jika kondisi ini terus berlangsung, produktivitas kebun rakyat diperkirakan ikut menurun dan berimbas pada pasokan sawit nasional ke depan.
“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan,” ujar Sabarudin.
Dikhawatirkan ganggu target biodiesel B50
SPKS juga menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap program biodiesel B50 yang tengah didorong pemerintah.
Mereka menilai jika produktivitas kebun rakyat turun akibat minimnya pemupukan dan semakin banyak petani meninggalkan sektor sawit, maka pasokan bahan baku untuk kebutuhan biodiesel nasional bisa ikut terganggu.
Kondisi itu dinilai berisiko menghambat target pemerintah dalam memperkuat penggunaan biodiesel berbasis sawit di dalam negeri.
Pemerintah pastikan kontrak lama tetap berjalan
Di sisi lain, pemerintah bersama BPI Danantara memastikan operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengekspor tunggal nantinya tidak akan mengganggu kontrak yang selama ini telah dimiliki perusahaan tambang maupun komoditas lainnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kontrak perdagangan komoditas seperti batubara, crude palm oil (CPO), hingga feronikel umumnya tidak berlangsung dalam jangka panjang. Hal itu dinilai akan memudahkan proses penyesuaian ketika PT DSI mulai beroperasi.
“Mungkin nanti dia (PT DSI) akan berdiskusi dengan perusahaannya seperti apa. Kan kalau kontrak juga tidak sampai 10 tahun kan pasti, kalau migas kan tidak masuk situ. Batubara kan tidak ada yang 10 tahun, paling beberapa bulan mungkin,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
PT DSI disebut ambil alih kontrak ekspor mulai 2027
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut nantinya kontrak jual-beli komoditas akan diambil alih oleh PT DSI setelah perusahaan tersebut beroperasi penuh pada Januari 2027.
BUMN tersebut nantinya akan menjadi pihak yang menjalin kontrak perdagangan dengan para importir dari berbagai negara dalam skema ekspor komoditas nasional.
