Pengembangan Energi Surya 100 GW Dipercepat, Pembiayaan Syariah Dinilai Jadi Solusi Strategis

Pengembangan Energi Surya 100 GW Dipercepat, Pembiayaan Syariah Dinilai Jadi Solusi Strategis

PEWARTA.CO.ID — Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan energi surya hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia. Dalam upaya tersebut, skema pembiayaan berbasis syariah disebut menjadi salah satu solusi yang dinilai paling realistis untuk memperluas investasi energi hijau hingga ke tingkat masyarakat.

Kepala Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Luthfi Hamidi, mengatakan pola pembiayaan energi terbarukan saat ini masih terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut dinilai belum mampu menjangkau kebutuhan pendanaan di level desa maupun koperasi.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi dana sosial syariah yang sangat besar, mulai dari zakat hingga wakaf, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek energi bersih melalui konsep blended finance atau pembiayaan campuran.

“Kita tidak bisa lagi bergantung pada satu instrumen. Perlu pendekatan berbasis ekosistem yang menggabungkan berbagai sumber pembiayaan,” ujar Luthfi, Rabu (6/5/2026).

Inovasi pembiayaan energi hijau

Sejalan dengan pandangan tersebut, Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dwi Irianti Hadiningdyah, menilai integrasi berbagai instrumen keuangan syariah menjadi langkah penting dalam mendukung transisi energi nasional.

Salah satu model yang tengah didorong adalah Green Waqf Sukuk (GWS). Skema ini merupakan pengembangan dari Cash Waqf Linked Sukuk yang memanfaatkan imbal hasil sukuk untuk pembiayaan proyek-proyek energi ramah lingkungan.

Melalui pendekatan tersebut, dana sosial berbasis syariah diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pembangunan energi berkelanjutan di Indonesia.

Simulasi proyek PLTS dinilai menjanjikan

Dalam simulasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1 megawatt (MW), kebutuhan investasi diperkirakan mencapai sekitar Rp17 miliar. Dari perhitungan tersebut, biaya produksi listrik atau Levelized Cost of Electricity (LCOE) diprediksi berada di angka Rp618 per kWh.

Nilai tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan tarif listrik konvensional pada umumnya. Selain itu, proyek PLTS berbasis hibah disebut berpotensi menghasilkan surplus operasional hingga sekitar Rp533 juta per tahun.

Meski demikian, Luthfi mengingatkan bahwa dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), proyek energi surya masih berada pada kategori borderline bankable dengan tingkat pengembalian investasi sekitar 7 persen.

Karena itu, ia menilai kombinasi pembiayaan masih diperlukan agar proyek menjadi lebih menarik secara bisnis. Salah satu skema yang dinilai ideal yakni dukungan subsidi sebesar 30 persen dengan komposisi investasi 70 persen.

Dampak sosial dan ekonomi

Selain aspek keuntungan ekonomi, proyek PLTS berbasis komunitas juga diproyeksikan memberikan dampak sosial yang cukup besar bagi masyarakat.

Satu unit PLTS berkapasitas 1 MW diperkirakan mampu melayani sekitar 900 rumah tangga dan mendukung operasional 79 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tak hanya itu, proyek tersebut juga memiliki nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 1,75 kali. Artinya, setiap Rp1 yang diinvestasikan diperkirakan mampu menghasilkan manfaat sosial senilai Rp1,75.

Koperasi dinilai paling siap

Sementara itu, Tenaga Ahli Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Roy Abimanyu, menilai koperasi menjadi pihak yang paling realistis untuk menjalankan model energi berbasis komunitas.

Menurutnya, koperasi telah memiliki struktur anggota dan jaringan yang kuat sehingga lebih mudah mengorganisasi pengembangan energi terbarukan di tingkat lokal.

Meski penjajakan implementasi telah dimulai di sejumlah wilayah Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur, Roy menyebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Beberapa di antaranya adalah tingginya biaya pengembangan akibat ketergantungan pada komponen impor, kebutuhan optimalisasi regulasi yang sudah tersedia, hingga pentingnya membangun rasa kepemilikan masyarakat agar program energi komunitas dapat berjalan berkelanjutan.